Nasib Satgas 115 Bentukan Susi, Riwayatmu Kini

Satgas 115 awalnya dibentuk oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengkoordinir semua institusi keamanan di laut guna memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).

Mantan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa, mengungkapkan sejauh memang belum ada intruksi Presiden Jokowi untuk melanjutkan tugas Satgas 115 yang efektif sudah selesai akhir Desember lalu.

"Jadi lembaga satgasnya masih ada karena memang belum diputuskan apa pun (oleh Jokowi). Tapi personilnya sudah tidak ada lagi, karena sesuai SK Menteri KKP sudah habis masa tugas. Praktis per 31 Desember 2019 kosong (tak ada personil)," kata Achmad Santosa, Minggu (12/1/2020).

Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Tugas Satgas antara lain mengembangkan dan melaksanakan penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal melalui koordinasi lintas instansi.

Diungkapkannya, sebelum selesai masa tugasnya, dirinya sudah mengusulkan agar Satgas 115 dilebur ke dalam institusi pengamanan laut lainnya, bisa dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau bisa juga ke dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggota Satgas 115 sendiri berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Ini usulan kita dulu, karena boleh dibilang Satgas 115 ini yang usianya terpanjang di Indonesia karena sampai 5 tahun. Sudah saatnya fungsi dan tugasnya diintegrasikan ke dalam institusi penegakkan hukum di luat lainnya," jelas Mas Achmad.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan mengingat program pemberantasan IUU Fishing sangat efektif saat berada di bawah koordinasi Satgas 115 yang saat itu dikomandani eks Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.

"Nilai tambah yang sudah ada di Satgas 115 ini yang harusnya bisa diambil alih dan diperankan lembaga lain dengan lebih baik," katanya.

Hal-hal yang sudah dieksekusi dengan baik oleh personil Satgas 115 sebelum dibubarkan antara lain bisa mengkoordinasikan dengan baik penegakkan hukum di laut antar instansi, dukungan informasi intelejen, dan kerja sama dengan jaringan institusi penegak hukum laut lain di dunia.

"Semua ini kan ada di tangan Presiden Jokowi. Mau diteruskan atau tidak Satgas 115 ini," ujar Mas Achmad.

Sebagai informasi, Satgas 115 dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015.

Tugas Satgas itu antara lain mengembangkan dan melaksanakan penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal melalui koordinasi lintas instansi.

Selama 2015-2019, Satgas 115 yang dipimpin Komandan Satgas 115 Susi Pudjiastuti, telah melakukan sejumlah terobosan dalam pemberantasan perikanan ilegal.

Terobosan itu di antaranya penanganan kasus perbudakan manusia dengan korban 1.020 orang di Benjina (Maluku), analisis dan evaluasi kepatuhan 1.132 kapal eks asing.
Kemudian penghentian operasi kapal eks asing yang melakukan IUU fishing, serta penenggelaman 516 kapal ikan ilegal hingga Mei 2019.

Menurut Mas Achmad, sudah saatnya fungsi dan tugas Satgas 115 diemban institusi seperti KKP atau Bakamla. Akan tetapi, Bakamla saat ini tidak memiliki kewenangan penyidikan.

Sementara jika dilebur ke KKP, KKP harus mampu mengoordinasikan secara efektif proses penegakan hukum penangkapan IUU Fishing hingga kejahatan terorganisasi trans-nasional di bidang perikanan.

Mati suri

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas 115 tergantung dari kinerjanya sejak pertama kali dibentuk pada zaman Susi Pudjiastuti. B

Adapun sejauh ini, Komisi IV DPR RI mendapat laporan bahwa Menteri KKP Edhy Prabowo masih mengkaji beberapa peraturan, salah satunya soal masa tugas Satgas 115.
"Waktu itu dia menyampaikan sedang evaluasi kegiatan 5 tahun ke belakang, termasuk juga Satgas 115. Apa dilanjutkan apa bagaimana? Apa akan kembali ke institusi atau perlu ada angkatan terpadu," kata Darori kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Anggota DPR dari fraksi Gerindra ini menyebut, evaluasi kinerja Satgas 115 menitikberatkan pada dua hal, yaitu kinerjanya sejak pertama kali beroperasi dan efisiensi anggaran.

Satgas 115 terdiri dari beberapa institusi yang memiliki anggaran masing-masing. Di sisi lain Satgas 115 juga mendapat anggaran khusus sehingga dinilai terjadi penumpukan anggaran yang tidak efisien.

"Ini (Satgas 115) sudah berjalan 5 tahun kenapa illegal fishing masih ada terus? Nah itu sedang dievaluasi. Kedua soal penggunaan anggarannya. Jangan sampai dobel masing-masing institusi," ucapnya.

Dia memastikan tugas Satgas 115 yang "mati suri" sementara masih terus dilanjutkan oleh TNI AL, Bakamla, Polri, dan sebagainya.

"Tapi selama dikaji (masa tugas Satgas 115) tetap dijaga, bukannya diam. Masing-masing institusi tetap jalan," ujarnya.

Kemungkinan, dia bilang, Satgas 115 bisa saja diperpanjang masa tugasnya bila berkinerja maksimal. Untuk membahas lebih lanjut, pihaknya bakal meminta Satgas 115 untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) setelah tanggal 10 Januari 2020.

"Kalau baik, maksimal, kenapa juga enggak diteruskan? Atau ada kekurangan apa yang harus kita tambah? Kemarin mau rapat belum jadi. Mungkin nanti setelah tanggal 10 Januari dirapatkan. Kami terbuka," tutupnya.

(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul | Editor: Yoga Sukmana)