2 Kebijakan Ini Bantu Angka Kemiskinan RI Turun, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penurunan angka kemiskinan RI menjadi 9,22 persen pada September 2019, menurun sebesar 0,19 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut penurunan angka kemiskinan setara dengan 358.000 orang. Sehingga saat ini, RI masih memiliki angka kemiskinan sekitar 24,79 juta orang.

Meski turun tipis, Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kiryanto mengatakan, penurunan angka kemiskinan menandakan kebijakan pemerintah sudah sesuai jalur.

"Saya bersyukur kemiskinannya kecil. Berarti distribusi kekayaan sukses, berarti kebijakan pemerintah on the track. Tinggal lanjutkan," kata Ryan di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat. Bahkan pada 2020, pemerintah berencana menyalurkan bansos pada kuartal I 2020.

Kiryanto bilang, bansos menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi RI terjaga di kisaran 5 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi masyarakat yang menyumbang 56 persen sampai 57 persen.

"Harus kita akui bansos menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita tetap strong. Kalau enggak ada, mungkin cuma 4,9 persen sekian," ungkap dia.

Tak hanya bansos, kata Kiryanto, kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen juga mampu menstimulasi kegiatan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kalau UKM bergerak, itu dia akan menciptakan multiplier effect. Orang yang tadinya tidak bekerja jadi pekerja. Yang tadinya miskin jadi enggak miskin. Nah ini yang membuat kemiskinan rate-nya menjadi turun," terang Kiryanto.

Kiryanto bilang, saat ini target APBN bukan lagi hanya berbicara angka makro. Lebih lanjut, pemerintah justru berusaha mencerminkan kekuatan angka makro kepada beberapa indeks.

Indeks tersebut antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks rasio gini, angka kemiskinan, dan angka pengangguran.

"Keberhasilan angka makro harus tercermin dengan angka-angka itu. Nah yang dilakukan Presiden Jokowi sudah betul, tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris sehingga kekayaam ekonominya menyebar," pungkas dia.