Kenaikan Harga Mata Uang Kripto Tak Berdampak di RI, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga nilai mata uang kripto atau cryptocurrency melonjak akibat ketegangan politik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Gejolak politik tersebut terjadi setelah rudal Iran membombardir pangkalan militer Amerika di Irak, sebagai serangan balasan atas tewasnya Jenderal Qassem Soleimani.

Pakar hukum siber Galang Prayogo mengatakan, berdasarkan catatannya, kenaikan mata uang Kripto cukup tinggi pasca serangan balasan Iran terhadap Amerika, beberapa waktu lalu. Kenaikan mata uang virtual yang cukup tinggi terlihat pada Kripto Litecoin.

Nilai jual Litecoin pada Selasa (14/1/2020) malam menyentuh harga 54,984 dollar AS atau melonjak 10,38 persen.

"Ketegangan antara Iran-Amerika tidak hanya mempengaruhi harga jual komoditas emas dan minyak mentah saja. Tapi, juga meningkatkan nilai mata uang virtual atau cryptocurrency," kata Galang dalam keterangannya, Rabu (15/1/2020).

Selama tujuh hari terakhir Litecoin meningkat dan menguat 19,66 persen. Harga telah diperdagangkan di kisaran 43,8353 dollar AS hingga 55,1205 dollar AS.

Namun, kata Galang, kenaikan nilai mata uang virtual tersebut tidak dirasakan di Indonesia. Alasannya, hingga hari ini Indonesia belum mengenal cryptocurrency atau uang virtual sebagai alat tukar.

"Jadi pemerintah tidak mendapat keuntungan apa-apa di tengah melonjaknya nilai cryptocurrency karena ketegangan politik Iran-Amerika. Begitu juga penerimaan pajak," jelas Galang.

Ia menuturkan pemerintah melalui Bank Indonesia sedang mengkaji pembentukan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital resmi bank sentral. Pembahasan pembentukannya CBDC, bahkan telah dilakukan sejak Agustus tahun lalu.

Galang mendorong pemerintah segera meresmikan CBDC agar bisa menerbitkan mata uang krypto. Menurut dia, semakin cepat pemerintah menerbitkan uang krypto, maka peluang mendapatkan keuntungan dari mata uang virtual tersebut semakin besar.

"Penerapan CBDC memangkas banyak biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Mata uang digital juga telah digunakan seperti di Inggris dan Singapura," ujarnya.