Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pesangon Tak Dihapus di Omnibus Law dan Ada Tambahan Asuransi

Setidaknya pada pekan ini draf rancangan undang-undang sapu jagat tersebut rampung dan bisa diserahkan ke DPR pekan depan.

Airlangga pun mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan semua poin dalam 11 klaster yang akan dibahas dalam UU Cipta Lapangan Kerja, termasuk yang selama ini diperdebatkan, yaitu klaster Ketenagakerjaan.

"Jadi ini kami jadwalkan agar ini bisa selesai di akhir Minggu ini," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (14/1/2020).

Dia pun menegaskan, UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon kepada pegawainya. Sebab, salah satu hal yang menjadi perdebatan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja adalah pesangon yang dihilangkan.

Justru, Airlangga bilang, dalam UU sapu jagat tersebut pemerintah menambahkan manfaat atau asuransi (unemployment benefit) dari BP Jamsostek.

"Ini adalah jaminan baru dari BPJS Ketenagakerjaan dan ini bukan menggantikan PHK pesangon, formulasi pesangon tetap ada. Jadi ini on top daripada PHK pesangon," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, bentuk manfaatnya adalah berupa uang cash selama enam bulan berturut-turut.

Sebelumnya, Airlangga sempat menjelaskan skema unemployment benefit masuk dalam tambahan benefit dari BP Jamsostek.

"Sekarang BPJS (BP Jamsostek) tidak punya yang namanya unemployment benefit. Jadi orang hanya ada jaminan hari tua, atau jaminan meninggal. Sekarang kita tambahkan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Airlangga.


Selain manfaat pemberian insentif, pekerja yang terkena PHK juga bisa mengikuti pelatihan yang disediakan sehingga mendapat pekerjaan baru.

"Karena orang itu sudah mengiurkan, peserta iuran. Jadi begitu dia mengiur, dia otomatis nanti dapat Jaminan Hari Tua, Jaminan Meninggal, ada juga asuransi terhadap kehilangan pekerjaan," tutur dia.

Airlangga juga menyebutkan, unemployment benefit melalui BP Jamsostek tidak akan menambah iuran di lembaga pengelola dana pekerja tersebut.

"Tidak ada. Jadi ini tidak ada tambahan premi dari BP Jamsostek," sebutnya.

https://money.kompas.com/read/2020/01/16/092000426/pesangon-tak-dihapus-di-omnibus-law-dan-ada-tambahan-asuransi

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHC RSPP Resmi Jadi Bagian Mayo Clinic, Erick Thohir: Layanan Kesehatan RI Berstandar International

IHC RSPP Resmi Jadi Bagian Mayo Clinic, Erick Thohir: Layanan Kesehatan RI Berstandar International

Whats New
Data Ekonomi yang Kuat Bikin Harga Minyak Dunia Naik

Data Ekonomi yang Kuat Bikin Harga Minyak Dunia Naik

Whats New
Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Akui Hilirisasi SDA Banyak Tantangan, Jokowi: Kita Tidak Akan Goyah oleh Tekanan-tekanan

Whats New
Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani 'Pede' Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Momentum Pemulihan Terus Terjadi, Sri Mulyani "Pede" Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen Sepanjang 2022

Whats New
Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Whats New
Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Whats New
Asing Catatkan 'Net Buy' Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Asing Catatkan "Net Buy" Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Whats New
Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

Whats New
Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Whats New
Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Whats New
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

Whats New
Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Whats New
KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+