Pro Kontra Edhy Prabowo Mau Cabut Larangan Cantrang Era Susi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tengah menggodok revisi aturan yang melarang cantrang. Ini dilakukan mengakomodir kapal nelayan Pantura agar bisa beroperasi di Natuna Utara.

Alat tangkap yang masuk trawl ini dilarang sejak era Menteri KKP Susi Pudjiastuti lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/1/2020), Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, di Jakarta menyatakan, untuk mendorong kesejahteraan nelayan, hasil tangkapan per kapal harus tinggi.

Hasil tangkapan tinggi hanya dimungkinkan jika ada alat tangkap modern. Kementerian membentuk tim penasihat menteri untuk memperoleh masukan terkait kebijakan yang akan digulirkan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu, daya dukung atau tangkapan yang diperbolehkan untuk mendukung perikanan lestari berkisar 800.000 ton di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 Laut Natuna Utara.

”Pemakaian kapal cantrang di Laut Natuna Utara dihitung maksimum 8 bulan atau sesuai musim tangkapan ikan. Daya penangkapannya berkisar 320 ton per kapal ukuran 60 gros ton. Jadi, sekitar 2.500 kapal bisa masuk,” katanya.

Menurut dia, negara maju tidak pernah melarang total penggunaan pukat harimau atau trawl. Pelarangan cantrang, yang menyerupai trawl dilakukan secara selektif di tempat atau musim tertentu.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71/2016.

”Sesuai permintaan pemangku kepentingan, nanti akan ada uji petik yang melibatkan berbagai pihak. Hasil kajian nantinya jadi dasar (revisi peraturan tentang cantrang),” ujarnya.

Pengkajian ulang terhadap peraturan yang melarang pemakaian cantrang merupakan bagian dari revisi terhadap 29 peraturan di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

Revisi mencakup 1 peraturan pemerintah, 23 peraturan menteri, 1 keputusan menteri, 3 keputusan direktur jenderal, dan 1 surat edaran. Dari jumlah itu, 17 aturan di antaranya ada di sektor perikanan tangkap.

Dinilai merusak

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Yudi Nurul Ihsan, mengungkapkan penentuan jumlah ikan yang boleh ditangkap sesuai potensi lestari (MSY) harus dihitung secara ilmiah, termasuk untuk menentukan jenis ikan yang boleh ditangkap dan area penangkapan.

Uji petik larangan cantrang yang dilakukan pemerintah sangat bergantung pada data dan info acuan.

Prinsip keadilan, keseimbangan, ekologi, ekonomi, dan sosial harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.

”Jika memungkinkan menggunakan alat tangkap cantrang dan tidak menggangu ekosistem, ya, tidak masalah. Persoalannya, mayoritas cantrang saat ini sudah dimodifikasi menyerupai trawl yang merusak ekosistem,” katanya.

Alat tangkap cantrang yang dimodifikasi menyerupai trawl tidak cocok digunakan di seluruh perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pukat harimau dan cantrang modifikasi, selain merusak ekosistem juga merusak keragaman hayati.