Ini Alasan Nelayan Natuna Tolak Kedatangan Nelayan Pantura

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mendatangkan kapal-kapal nelayan asal Pantura ke perairan Natuna Utara.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pasca insiden masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke perairan tersebut.

Kendati demikian, rencana tersebut menuai penolakan dari nelayan lokal di Natuna. Alasannya, kapal-kapal ikan asal Pantura menggunakan alat tangkap cantrang sehingga bisa mengurangi tangkapan nelayan lokal.

”Jika mereka (nelayan pantura Jawa) menggunakan cantrang di perairan 30-50 mil, dampaknya justru akan lebih besar dari penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. Tangkapan kami pasti lebih anjlok,” kata Hendri, inisiator Aliansi Nelayan Natuna seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (22/1/2020).

Terkait rencana pemindahan kapal nelayan dari pantura Jawa ke Natuna, pemilik kapal di Kota Tegal, Jawa Tengah, mendaftarkan 177 kapal untuk mengikuti tes identifikasi yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jika dinyatakan layak, kapal-kapal tersebut akan diizinkan untuk ikut melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Beberapa hari lalu, KKP mengundang perwakilan nelayan dari pantura Jateng untuk mendiskusikan rencana mobilisasi nelayan pantura ke Natuna.

Berdasarkan diskusi itu, pemerintah memutuskan untuk memobilisasi sekitar 50 kapal berukuran di atas 100 gros ton (GT). Alokasi itu untuk nelayan Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kota Tegal.

Sebelum berangkat ke Natuna, semua kapal wajib mengikuti tes identifikasi yang diselenggarakan KKP. Tes identifikasi tersebut meliputi tes fisik dan kelengkapan perizinan kapal.

”Kemungkinan pemerintah akan turun ke daerah-daerah untuk mengidentifikasi kapal mulai pekan depan. Adapun waktu keberangkatan ke Natuna masih akan didiskusikan lagi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Riswanto di Kota Tegal.

Wasto (51), nelayan asal Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, yang memiliki lima kapal berukuran di atas 100 GT, mengatakan, dirinya mendaftarkan semua kapal itu.

Ia berharap, setidaknya salah satu kapal bisa lolos tes. Sejumlah nelayan pantura tertarik ikut melaut di Natuna karena sumber daya laut di sana melimpah.

Saat ini, semua kapal milik Wasto masih melaut, yang dijadwalkan kembali ke Kota Tegal pada Februari.

”Setelah kapal tiba, saya akan mengecek kondisi fisik kapal, alat navigasi kapal, alat tangkap, dan perlengkapan penunjang lain. Saya ingin memastikan kapal-kapal saya layak diberangkatkan ke Natuna,” ujar Wasto.

Alasan Edhy Prabowo

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menanggapi kabar adanya dugaan para nelayan berasal dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ditolak oleh warga di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Pasalnya, nelayan penduduk asli Natuna tidak ingin ada keberadaan nelayan Pantura di sana.

"Yang mana? Anda ke Natuna enggak? Jangan diperpanjang, itu urusan saya lah. Kita prioritaskan masalah Natuna, semua nelayan daerah dulu. Kita bangun kekuatan mereka kita besarkan mereka," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1/2020) lalu.

Bahkan, dengan lugas dia mengatakan, nelayan di Natuna rata-rata berasal dari Pulau Jawa.

"Faktanya seluruh daerah itu nelayan Jawa yang ngisi. Ini masalah kekhawatiran saja," katanya.

Menurut Edhy, minimnya aktivitas nelayan di Natuna disebabkan adanya ombak laut yang tinggi sehingga menyulitkan kapal dari Indonesia untuk berada di perairan tersebut.

Maka tak heran, banyak kapal asing asal China dan Vietnam dengan kondisi serta kapasitas kapal yang mumpuni nyaris menguasi perairan Natuna.

"Sehari sebelum ketemu Pak Presiden enggak ada begitu. Kekosongan di Natuna ini masih ada 305 kapal 100 GT. Ini masih hitungan. Karena laut tinggi, kapal orca kita saja susah masuk. Kita mau ramaikan perbatasan dengan hitungan sustainable ke wilayah perikanan," ujarnya.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan)