Ada Kasus Jiwasraya dkk, KSSK Sebut Kondisi Sistem Keuangan Terkendali

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah

"Stabilitas sistem keuangan pada kuartal IV-2019 tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global yang mengalami penurunan serta sorotan masyarakat terhadap permasalahan di beberapa lembaga jasa keuangan," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Seperti diketahui, saat ini industri asuransi dan dana pensiun tengah menjadi pembicaraan. Beberapa di antaranya adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), serta AJB Bumiputera 1912.

Jiwasraya mengalami gagal bayar dengan potensi kerugian negara Rp 13,7 triliun, di sisi lain Asabri ditengarai mengalami kerugian Rp 16,7 triliun.

Masalah tersebut selain disebabkan oleh pengelolaan manajemen yang buruk juga terjadi lantaran penempatan portofolio investasi di saham-saham gorengan.

Sri Mulyani mengatakan, kondisi sistem keuangan yang cenderung stabil salah satunya didukung kemajuan perundingan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Meski di sisi lain, dunia juga masih diliputi ketidakpastian tentang proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan beberapa kondisi geopolitik global lain perlu diperhatikan.

"Ketidakpastian mereda berdampak pada menurunnya risiko di pasar keuangan global dan mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk ke RI," jelas Sri Mulyani.

Adapun di sisi lain Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan BI terus memperkuat bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga stabilitas baik inflasi, nilai tukar rupiah dan neraca pembayaran.

"Seluruh instrumen bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Perry.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK terus akan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam negeri serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kondisi sektor jasa keuangan.