Mensos Ingatkan Sekda dan Dinsos Rajin Perbarui Data Penerima Manfaat Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai awal 2020, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako.

Hal itu untuk mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam sosialisasi Program BPNT menjadi Program Sembako itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan jajaran Sekda dan Dinas Sosial tingkat kabupaten kota "rajin" memperbarui data KPM.

“Mohon kerja samanya, khususnya kabupaten kota lebih rajin mengirimkan feedback kepada kami (Kemensos). Dengan begitu, data-data penerima manfaat benar-benar bisa ter-update,” kata Juliari dalam sosialisasi Program Sembako di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Juliari mengungkapkan pihaknya memiliki daftar daerah yang belum memutakhirkan data KPM.

“Saya punya daftarnya. Hampir 100 daerah kabupaten kota yang menurut catatan kami belum rajin melakukan updating,” ungkapnya.

Ia mengungapkan, usai dilantik sebagai menteri pihaknya langsung melakukan evaluasi dan melihat bahwa target data KPM Desember 2019 belum tercapai.

“Karena pernah kejadian, saat saya review dengan Pak Dirjen, target KPM kita 15,6 juta (KPM penerima BPNT). Ternyata waktu bulan November yang terkirim itu baru 13,9 juta,” katanya.

Juliari menjelaskan pentingnya pembaruan data tersebut karena fakta di lapangan bisa berubah.

“Empat tahun lalu mungkin ada masyarakat yang layak diberikan bantuan, mungkin saat ini mreka sudah tidak layak. Itu yang harus dicek temen-temen di daerah dibantu teman-teman teman-teman Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks),” jelasnya.

Dengan data yang akurat, Juliari menilai program tersebut dapat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Sehingga kami benar-bener memberikan bantuan sosial pangan ini kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan," tambahnya.

Untuk itu Mensos meminta Sekda dan Dinas Sosial segera berkoordinasi dan melihat kembali data-data ketika kembali ke daerah asal masing-masing. 

Anggaran program Sembako Rp 2,5 triliun

Pada kesempatan tersebut, Juliari mengatakan, anggaran yang dikucurkan dalam Program Sembako siap dicairkan mulai hari ini, Rabu (22/1/2020).

"Bulan ini anggarannya antara Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun," imbuhnya.

Asal tahu saja, pada Program Sembako 2020 indeks bantuan ditingkatkan, dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM pun diperluas. Tidak hanya berupa beras dan telur seperti program BPNT.

Juliari menyampaikan, pada 2020 indeks BPNT akan dinaikkan bantuannya dari semula Rp 110.000 per KPM per bulan, menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan

“Itu kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan,” katanya.

Program BPNT yang kini menjadi Program Sembako juga berkontribusi terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Angka tersebut turun 0,19 persen dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,41 persen.

Penyaluran dana Program Sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program Sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan tidak dapat diambil tunai.

Selain itu, pilihan komoditas bahan pangan harus tetap memperhatikan kandungan gizi yang bersumber dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral.