Kementan Tunggu BPS Rilis Data Luas Panen dan Produksi Padi 2019

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) berharap Badan Pusat Statistik (BPS) segera merilis data luas panen dan produksi padi 2019.

Pada tahap pertama perhitungan luas panen padi, BPS bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Kementan untuk memperbarui luas lahan baku sawah.

Hasil dari pendataan tahap pertama akan menjadi dasar perhitungan luas panen padi pada tahap kedua.

“Setelah data itu selesai, BPS bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melanjutkan tahap kedua, yaitu penghitungan luas panen padi,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam keterangan tertulis (25/1/2020).

Ia melanjutkan, BPS telah siap merilis data tersebut. Namun, dirinya belum menyebut kapan pastinya data akan diumumkan.

“Ini masih koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan tanggal rilisnya,” ujar Habibullah.

Senada dengan Habibullah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, validasi penghitungan ulang luas lahan baku sawah secara nasional telah selesai.

Hasil validasi adalah, total luas lahan baku sawah sebesar 7.46 juta hektar (ha), atau meningkat 358.000 (ha) dari luas lahan baku 2018 sebesar 7,1 juta ha.

“Rencananya, proses validasi luas baku lahan sawah akan diumumkan dalam waktu dekat,” imbuh Sarwo.

Data untuk tentukan alokasi pupuk

Data tersebut menurut dia akan digunakan untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020. Sebab hingga saat ini, peluang penambahan alokasi pupuk bersubsidi masih terbuka.

Sarwo mengatakan, data luas baku lahan memang perlu diperbarui agar tidak memengaruhi jatah pupuk yang diterima.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 ditindaklanjuti penerbitan SK Kepala Dinas Kabupaten menyatakan, pengalokasian pupuk subsidi dilakukan per kecamatan.

Pupuk subsidi diberikan kepada empat sektor, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

“Admin kecamatan akan memberi usulan kebutuhan pupuk berdasarkan data e-RDKK kepada distributor pupuk untuk diteruskan ke kios-kios,” imbuh Sarwo.

Ia melanjutkan, data yang sama dipakai bank sebagai dasar isi kartu tani. Petani tinggal membeli pupuk melalui kios dengan kartu tani.

Jika kebutuhan petani di kecamatan lebih besar dari alokasi yang ditetapkan atau jika semua alokasi sudah terserap, pengajuan bisa dilakukan lagi ke dinas untuk penambahan atau revisi antarkecamatan.

Saat ini, Kementan masih menggunakan data dari Kementerian ATR yang dipublikasikan pada 2018. Data itu menunjukkan luas baku lahan sejumlah 7,1 juta ha.

“Untuk sementara, daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi bisa memakai pupuk nonsubsidi pada musim tanam ini. Sampai data dari Kementerian ATR/BPN dirilis,” kata Sarwo.