Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

DPR Desak Menteri ESDM Umumkan ke Masyarakat Harga Elpiji 3 Kg Tidak Naik

Hal itu merupakan salah satu poin utama dari kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM.

"Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk menyampaikan ke masyrarakat bahwa tidak akan ada pengalihan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga elpiji 3 kg," ujar pimpinan rapat Alex Noerdin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Dalam rapat yang berlangsung selama 7 jam tersebut, pencabutan subsidi elpiji melon menjadi isu yang paling dipertanyakan oleh anggota Komisi VII DPR RI.

Informasi yang simpang siur terkait pencabutan subsidi elpiji 3 kg dinilai telah membuat masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM merasa khawatir.

Kendati demikian, Arifin menegaskan bahwa belum ada pernyataan resmi dari pihaknya terkait isu kenaikan harga atau pencabutan subsidi elpiji 3 kg.

"Sebetulnya tidak ada pernyataan resmi dari Kemeterian mengenai elpiji 3. Kita juga terkejut," kata dia.

Terkait kenaikan harga elpiji melon di beberapa tempat, Arifin menyebutkan hal itu sudah mereda.

"Sementara udah mereda. Kita bisa lihat juga perkembangan harga minyak naik sebentar, turun kembali," katanya.


Mantan Duta Besar RI untuk Jepang itu mengakui bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian guna mencegah terjadinya salah sasaran subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin.

Namun ia menekankan bahwa Kementerian ESDM belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pencabutan subsidi elpiji melon.

Menurut Arifin, isu ini bisa berkembang akibat adanya pernyataan dari salah satu stafnya.

"Kami menjelaskan disini bahwa tidak ada statement resmi kenaikan elpiji. Mungkin ada yang terlontar dari pihak kementerian," ucap dia.

https://money.kompas.com/read/2020/01/28/073500026/dpr-desak-menteri-esdm-umumkan-ke-masyarakat-harga-elpiji-3-kg-tidak-naik

Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke