Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

PNS Butuh Dana Cepat? Ini Fintech yang Khusus Layani Pegawai Negeri

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan peluncuran aplikasi ini menjadi penting untuk memberikan opsi pembiayaan produktif maupun semi produktif bagi PNS.

"Sebetulnya sudah ada di pikiran saya sejak lama bagaimana meningkatkan kesejahteraan ASN. Orang berpikiran dari gaii, tapi gajinya terbatas," ujarnya di Gedung BKN, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Bima memutuskan untuk memilih fintech sebagai platform penyalur pembiayaan ke PNS dikarenakan minimnya biaya operasional yang dibutuhkan.

Dengan demikian, Dumi mampu menyediakan pinjaman dengan suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan pada umumnya.

Saat ini suku bunga pinjaman yang disediakan Dumi adalah flat sebesar 9,9 persen sepanjang tahun.

Senada dengan Bima, Direktur Utama Mandiri Taspen Josephus K Tripakoso menilai fintech merupakan platform yang tepat untuk memberikan pinjaman kepada PNS..

"ASN tidak perlu membuka pinjaman ke bank cukup lewat aplikasi," ujar dia.

Di tempat yang sama Direktur Fidac Harry Fardan menjelaskan, PNS dapat langsung melakukan pinjaman melalui aplikasi yang tersedia di Android maupun Apple, dengan waktu proses pinjaman selama dua hari.

Nantinya PNS dapat memilih tenor dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

"Dumi bertujuan untuk mempermudah akses kepada ASN tanpa bermaksud menjadi pesaing perbankan," ucapnya.

https://money.kompas.com/read/2020/01/29/132320026/pns-butuh-dana-cepat-ini-fintech-yang-khusus-layani-pegawai-negeri

Terkini Lainnya

Jika Kartu ATM Terblokir Apakah Masih Bisa Menerima Transfer?

Jika Kartu ATM Terblokir Apakah Masih Bisa Menerima Transfer?

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke DANA via BRImo

Cara Transfer BRI ke DANA via BRImo

Work Smart
Beda Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa dan Umum di Indonesia Menurut Allianz

Beda Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa dan Umum di Indonesia Menurut Allianz

Whats New
3 Cara Transfer Pulsa Telkomsel

3 Cara Transfer Pulsa Telkomsel

Whats New
Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Whats New
Upaya merger UUS BTN dan Bank Muamalat Belum Ada Titik Terang, DPR Apresiasi Upaya Kehati-hatian

Upaya merger UUS BTN dan Bank Muamalat Belum Ada Titik Terang, DPR Apresiasi Upaya Kehati-hatian

Whats New
Dampak Relaksasi Impor, Industri Tekstil RI Diprediksi Terus Alami Penurunan Daya Saing

Dampak Relaksasi Impor, Industri Tekstil RI Diprediksi Terus Alami Penurunan Daya Saing

Whats New
Pelemahan Rupiah Bikin Maskapai Babak Belur

Pelemahan Rupiah Bikin Maskapai Babak Belur

Whats New
BUMN Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

BUMN Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Ajang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 Diikuti 15.000 Peserta, Dorong 'Sports Tourism' Jakarta

Ajang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 Diikuti 15.000 Peserta, Dorong "Sports Tourism" Jakarta

Whats New
Program 'River Clean Up' Bersihkan 139 Kg Sampah dari Sekitar Sungai Ciliwung

Program "River Clean Up" Bersihkan 139 Kg Sampah dari Sekitar Sungai Ciliwung

Whats New
Andre Taulany Cari Karyawan, Simak Posisi dan Syarat Lowongan Kerjanya

Andre Taulany Cari Karyawan, Simak Posisi dan Syarat Lowongan Kerjanya

Whats New
Ini Upaya PetroChina Jabung Amankan Pasokan Gas Dalam Negeri

Ini Upaya PetroChina Jabung Amankan Pasokan Gas Dalam Negeri

Whats New
Kala Mendiang Tanri Abeng Berantas Korupsi Sedemikian Parah di Garuda

Kala Mendiang Tanri Abeng Berantas Korupsi Sedemikian Parah di Garuda

Whats New
OJK Harap Program Penjaminan Polis Dapat Tingkatkan Kepercayaan Nasabah Asuransi

OJK Harap Program Penjaminan Polis Dapat Tingkatkan Kepercayaan Nasabah Asuransi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke