Menteri KKP: Pemerintah Tak Biarkan Petambak Garam Sengsara

Hal itu guna menjawab keluhan petani garam yang mengaku resah karena harga garam nasional berada di level Rp 250 per kilogram karena banyaknya rembesan garam impor.

Bahkan Edhy menekankan, dia tidak akan membiarkan petambak garam sengsara.

"Semua kita lakukan secara koordinasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, pemerintah tidak akan membiarkan petambak garamnya sengsara," kata Edhy dalam siaran pers, Jumat (31/1/2020).

Adapun koordinasi kementerian meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PUPR.

Misalnya dengan Kementerian PUPR, Edhy berkoordinasi soal pembangunan infrastuktur jalan menuju lokasi tambak. Karena salah satu penyebab tingginya ongkos produksi garam adalah tingginya biaya angkut garam dari tambak menuju lokasi penyimpanan.

Sementara untuk menggeliatkan ekonomi garam nasional, Edhy telah meresmikan 6 gudang garam nasional (GGN) di 6 tempat, antara lain Pati, Demak, Jepara, Indramayu, Pamekasan, dan Aceh Utara dengan nilai pembangunan masing-masing Rp 2,5 miliar.

Edhy bilang, masing-masing gudang berkapasitas 2.000 ton sehingga secara keseluruhan mencapai 12.000 ton.

"Untuk para petambak garam di lapangan, ini sudah ada akses pergudangan. Diharapkan bisa menampung garam saat musim panen, sehingga kualitasnya terjaga," ujar Edhy.

Lebih rinci, KKP telah membangun 9 unit gudang garam di daerah Jawa Tengah sejauh ini. Tiga lainnya terdapat di Brebes, berkapasitas 2.000 ton (2 gudang) dan 1.000 ton (1 gudang), serta 1 lainnya di Rembang dengan kapasitas penyimpanan 1.000 ton.