Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Dirut BTN Bantah Tuduhan Window Dressing Pada Laporan Keuangan

Hal ini disampaikan Pahala usai memenuhi panggilan BAKN (badan anggaran keuangan negara) dalam Rapat dengan Pendapat (RDP) pagi ini di Gedung DPR MPR RI, Senin (3/2/2020).

Adapun agenda pemanggilan Dirut BTN adalah melakukan pembahasan dugaan praktek Window dressing pada Laporan Keuangan BTN tahun 2018 di ruang BAKN secara tertutup.

"Ini rapat tertutup, sepengetahuan kita enggak ada itu window dressing," kata Pahala.

Kedatangan Pahala beserta jajaran direksi dilakukan untuk menyampaikan fakta atas aduan serikat pekerja Bank BTN, terkait dugaan window dressing pada laporan keuanan BTN tahun 2018.

"Kalau dari BAKN menyampaikan ada bagaimana duduk perkaranya dan kasusnya seperti apa. Bahwa ini betul-betul di akhir 2018," ungkapnya.

Kapasitas Pahala yang baru menjabat sejak akhir tahun 2019, menyebut pihaknya terbuka dengan penyelesaian kasus yang ada saat ini.

"Kita menyelesaikan sesuai ketentuan pemerintah yang ada. Jadi kalau sepengetahuan kita itu tidak ada praktek window dresing. Ini saya menjelaskannya sebagai Dirut baru ya," jelasnya.

Lebih lanjut Pahla tidak menutup kemungkinan jika ada pemanggilan kembali.

"Itu wewenang disana (DPR), kita hanya diminta melakukan penjelasan (lisan) atau penjelasan tertis," jelasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menyebutkan ada beberapa hal yang dilaporkan oleh serikat pekerja bank BTN antara lain, pelanggaran hukum pada termin pertama yakni pencairan uang Rp 100 miliar dimana penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya, tambahan kredit Rp 200 miliar yang dinilai tidak visibel dan dugaan window dressing.

"Praktek window dressing-nya tahun 2018, kalau Desember 2014 itu pencairan yang Rp 100 miliar, lalu yang di September 2015 penambahan lagi Rp 200 miliar," katanya.

Hendrawan berharap masalah ini bermula dari alokasi dana yang tak sesuai kapasitasnya. Dimana yang seharusnya BTN memfasilitasi pembangunan rumah rakyat, malah digunakan untuk pembangungan resor mewah.

"Peruntukannya ini untuk resor mewah padhahal kan ini seharusnya untuk perumahan rakyat. Tapi ini malah untuk resor warga asing dari Singapura maka dari itu serikat pekerja memprotes," tegasnya.

https://money.kompas.com/read/2020/02/03/150707226/dirut-btn-bantah-tuduhan-window-dressing-pada-laporan-keuangan

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+