Salin Artikel

Tepuk Riuh Pengusaha Sambut Omnibus Law Perpajakan...

Saat Sri Mulyani mengatakan melalui omnibus law tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi diturunkan, pengusaha yang berkumpul dalam business gathering tersebut bertepuk tangan riuh.

Sebab, dari tarif 25 persen yang saat ini berlaku, pemerintah bakal menurunkan menjadi 20 persen secara bertahap di 2023.

"Yang termasuk di dalam omnibus law, dan Anda semua pasti senang adalah kita mau turunkan corporate income tax," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, jika tahun ini DPR menyetujui naskah omnibus law, maka pemerintah bakal menurunkan PPh badan menjadi 22 persen pada 2021. Hingga akhirnya pada 2023, PPh badan akan diturunkan menjadi 20 persen.

"Ini supaya saya punya space untuk napas, agar kita bisa adjust. Anda juga nggak mau kan kalau APBN kita jebol," ujar dia.

Selain itu, jika perusahaan tersebut sahamnya tercatat di bursa (go public) maka pemerintah kembali memberi diskon PPh badan sebesar 3 persen.


Namun, pemerintah masih akan mengatur perusahaan terbuka seperti apa yang bisa mendapatkan insentif tersebut.

"Tentu perusahaan terbuka yang berkualitas ya. Nanti ada aturannya di PMK (peraturan Menteri Keuangan)nya," lanjut dia.

Para pengusaha pun kembali bertepuk riuh ketika Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal menghapus PPh atas dividen. Sebelumnya, pemerintah menetapkan tarif dividen sebesar 25 persen dari modal yang disetorkan.

"Itu termasuk dividen yang berasal dari luar negeri. Saya tahu bapak-ibu banyak yang punya perusahaan di luar negeri. Itu tidak kita kenakan PPh asal diinvestasikan itu dividennya. Karena itu nggak akan produktif kalau nggak diinvestasikan," ujar dia.

Secara keseluruhan RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU, antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga, dan pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

https://money.kompas.com/read/2020/02/07/191614726/tepuk-riuh-pengusaha-sambut-omnibus-law-perpajakan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diminta IMF Sudahi 'Burden Sharing', BI Janji Berakhir Tahun Ini

Diminta IMF Sudahi "Burden Sharing", BI Janji Berakhir Tahun Ini

Whats New
Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.