Banjir dan Dilema APBD Fantastis DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir kembali menghampiri Jakarta di awal tahun 2020. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur ibu kota sejak pagi membuat sejumlah titik terendam banjir.

Persoalan banjir seolah benang kusut yang sulit terurai. Di sisi lain, sebagai provinsi dengan APBD terbesar, besaran anggaran DKI untuk penanganan banjir juga relatif fantastis dibandingkan daerah lainnya.

Diberitakan Harian Kompas, 3 Januari 2020, secara keseluruhan, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,9 triliun di era Anies Baswedan.

Lantaran persoalan defisit anggaran, memang ada pemangkasan anggaran untuk penanganan banjir. Contoh saja di tahun 2019, anggaran normalisasi kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar.

Dinamika anggaran untuk penanganan banjir sudah terjadi selama puluhan tahun. Meski demikian, persentase anggaran DKI Jakarta di 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, dalam APBD 2013 DKI Jakarta saat itu telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanggulangan banjir, meski pada kenyataannya belum memadai untuk menghadapi banjir.

Secara persentase, anggaran Rp 1,5 triliun di tahun 2013 itu sekitar 3 persen dari total APBD DKI senilai Rp 49,98 triliun.

Saat banjir besar di tahun 2007, saat itu anggarannya lumayan besar yakni mencapai Rp 1,2 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total APBD DKI Jakarta saat itu sebesar Rp 20,68 triliun.

Persoalannya, saat itu alokasi dana Rp 1,2 triliun itu juga masih harus dibagi untuk kebutuhan selain penanggulangan banjir.

Alokasi dana untuk penanggulangan banjir saat itu hanya Rp 255 miliar, kurang dari 24 persen kebutuhan biaya tahunan, Rp 1,25 triliun.

Menurut perhitungan, anggaran terbesar penanggulangan banjir (Rp 1,2 triliun) adalah untuk pengerukan 13 sungai.

Pada tahun 2002, juga diwarnai dinamika anggaran. Alokasi dana penanggulangan banjir 2002 tercatat Rp 294,7 miliar atau sekitar 3 persen dari total Rp 9,4 triliun APBD DKI Jakarta 2002.

Sementara jika didasarkan atas skala prioritas, di tahun 2019 dan 2020, prioritas Pemprov DKI sudah tak lagi pada penataan kali dan waduk. Dua tahun ini fokus utama beralih ke pemeliharaan pengendalian banjir.

Pada tahun 2019, program penataan ini mengisi porsi 42,6 persen total belanja banjir atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Adapun tahun 2020, angkanya 30,6 persen atau Rp 739,5 miliar.

Program ini tak hanya meliputi pemeliharaan sistem drainase seperti saluran, kali, waduk, atau situ, tetapi juga pompa, sebagai alat yang sangat diperlukan Jakarta.

Pada 2019, tercatat Pemprov DKI memiliki 478 pompa yang tersebar di 176 lokasi, terdiri dari pompa stasioner, pompa mobile, dan rumah pompa.

Prioritas selanjutnya di tahun 2019, yaitu pembangunan drainase yang mengisi porsi 32,9 persen dari total belanja banjir (Rp 882,2 miliar).

Adapun pada tahun 2020, fokus kembali jatuh pada program penataan kali dan waduk sebesar 28,3 persen (Rp 683,6 miliar).

Kerugian akibat banjir

Anggaran besar untuk penanggulangan banjir bahkan relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai kerugian akibat banjir.

Pada tahun 2002, tercatat kerugian akibat banjir mencapai Rp 5,4 triliun, atau sekitar 57 persen dari total APBD DKI Jakarta pada tahun yang sama.

Lima tahun berikutnya, yakni tahun 2007, banjir tercatat menimbulkan kerugian di DKI Jakarta senilai Rp 5,2 triliun, lebih kurang seperempat dari total APBD DKI Jakarta tahun 2007.

Pada 2013, proporsi kerugian akibat banjir terhadap APBD DKI lebih rendah ketimbang dua periode banjir besar sebelumnya, yakni lebih kurang 15 persen. Hanya saja, besaran kerugian secara nominal meningkat signifikan, mencapai Rp 7,5 triliun.