Membandingkan Anggaran Penanggulangan Banjir Anies Vs Ahok

Setiap gubernur punya kebijakan masing-masing dalam upaya mengatasi banjir. Perbedaan kebijakan ini berpengaruh pada besaran anggaran yang dialokasikan dari ABPD.

Sebagai contoh, di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, fokus penanggulangan banjir diprioritaskan pada normalisasi sungai dan waduk.

Dikutip dari Harian Kompas, 30 Januari 2020, pada tahun 2016, total anggaran penanganan banjir ditetapkan sebesar Rp 2,5 triliun.

Dari dana tersebut, sebagian besar tersedot untuk program penataan kali dan waduk yang memang sudah digalakkan sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) sebesar 31,5 persen dari total belanja banjir atau sekitar Rp 797,3 miliar.

Besarnya alokasi anggaran untuk penataan kali dan waduk di era Ahok tak lepas dari mahalnya harga pengadaan tanah. Dana itu juga termasuk digunakan untuk membebaskan lahan untuk situ, waduk, embung, dan polder.

Pada 2016, Pemprov DKI menganggarkan pembebasan lahan untuk waduk, situ, dan embung 107.340,3 meter persegi, dengan harga Rp 10 juta per meter persegi.

Adapun untuk pembebasan sungai atau saluran seluas 25.933,9 meter persegi dengan harga Rp 5 juta per meter persegi.

Sementara untuk normalisasi sungai, Ahok mengalokasikan 23 persen atau sekitar Rp 582,4 miliar untuk menata beberapa sungai seperti Kali Sekretaris, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, dan Kali Angke.

Era Anies

Alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.

Artinya, anggaran penanggulangan banjir tahun ini ditetapkan sekitar Rp 96,7 miliar. Lantaran persoalan defisit anggaran, memang ada pemangkasan anggaran untuk penanganan banjir.

Tahun 2019 dan 2020, prioritas Pemprov DKI sudah tak lagi pada penataan kali dan waduk. Dua tahun ini fokus utama beralih ke pemeliharaan pengendalian banjir.

Pada tahun 2019, program penataan ini mengisi porsi 42,6 persen total belanja banjir atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Adapun tahun 2020, angkanya 30,6 persen atau Rp 739,5 miliar.

Program ini tak hanya meliputi pemeliharaan sistem drainase seperti saluran, kali, waduk, atau situ, tetapi juga pompa, sebagai alat yang sangat diperlukan Jakarta.

Pada 2019, tercatat Pemprov DKI memiliki 478 pompa yang tersebar di 176 lokasi, terdiri dari pompa stasioner, pompa mobile, dan rumah pompa.

Prioritas selanjutnya di tahun 2019, yaitu pembangunan drainase yang mengisi porsi 32,9 persen dari total belanja banjir (Rp 882,2 miliar).

Adapun pada tahun 2020, fokus kembali jatuh pada program penataan kali dan waduk sebesar 28,3 persen (Rp 683,6 miliar).

Anggaran banjir tahun ke tahun

Dinamika anggaran untuk penanganan banjir sudah terjadi selama puluhan tahun. Meski demikian, persentase anggaran DKI Jakarta di 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, dalam APBD 2013 DKI Jakarta saat itu telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanggulangan banjir, tetapi tidak memadai untuk menghadapi banjir.

Secara persentase, anggaran Rp 1,5 triliun itu hanya 3 persen dari total APBD DKI senilai Rp 49,98 triliun.

Saat banjir besar di tahun 2007, saat itu anggarannya lumayan besar yakni mencapai Rp 1,2 triliun atau sekitar 5,8 persen dari total APBD DKI Jakarta saat itu sebesar Rp 20,68 triliun.

Persoalannya, saat itu alokasi dana Rp 1,2 triliun itu juga masih harus dibagi untuk kebutuhan selain penanggulangan banjir.

Alokasi dana untuk penanggulangan banjir saat itu hanya Rp 255 miliar, kurang dari 24 persen kebutuhan biaya tahunan, Rp 1,25 triliun.

Menurut perhitungan, anggaran terbesar penanggulangan banjir (Rp 1,2 triliun) adalah untuk pengerukan 13 sungai.

Pada tahun 2002, juga diwarnai dinamika anggaran. Alokasi dana penanggulangan banjir 2002 tercatat Rp 294,7 miliar atau sekitar 3 persen dari total Rp 9,4 triliun APBD DKI Jakarta 2002.