Salin Artikel

Pertumbuhan Ekonomi Papua Minus 15,72 Persen, Apa Upaya Sri Mulyani?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih terus mengevaluasi keberlanjutan dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang berakhir 2021 mendatang.

Sebab, meski pemerintah mengucurkan dana otsus pertumbuhan ekonomi Papua terkontraksi cukup dalam, yaitu mencapai 15,72 persen.

Adapun hasil akhir evaluasi tersebut bakal ditentukan dalam sidang kabinet.

"Kita terus mengevaluasi dan kami dengan Kementerian Dalam Negeri akan evaluasi terus," ujar Sri Mulyani ketika memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, evaluasi tersebut bakal meliputi efektifitas dana otoritas khusus terhadap kesejahteraan masyarakat Papua.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, pemerintah menganggarkan Dana Otsus sebesar Rp 21,428 triliun.

Rinciannya, alokasi dana otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 8,374 triliun, dengan masing-masing Dana Otsus untuk Papua Rp 5,861 triliun dan Papua Barat Rp 2,512 triliun. Sementara dana otsus provinsi Aceh sebesar Rp 8,374 triliun.

Ada pula, dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 4,680 triliun.

"Keputusannya (keberlanjutan dana otsus) belum ada, karena belum ada (dibahas) di kabinet. Untuk menentukan langkah-langkah ke depan kami akan putuskan dalam sidang kabinet," ujar Bendahara Negara.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kepastian mengenai keberlanjutan dana otsus Papua bakal diputuskan tahun ini.

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua pun saat ini sudah masuk sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

"Otsus papua sudah masuk Prolegnas tahun ini. Jadi Undang-undangnya harus dialksanakan. Revisi atau apapun di tahun ini dibicarakan tapi masih dalam pembahasan," ujar dia.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Provinsi Papua mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam sebesar 15,72 persen pada tahun 2019.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penyebab terkontraksinya ekonomi Papua dipengaruhi oleh turunnya produksi PT Freeport Indonesia.

Seperti diketahui, Freeport tengah melakukan pengalihan sistem tambang menjadi tambang bawah tanah setelah sebelumnya mengadopsi sistem tambang terbuka.

"Penyebab utamanya adalah Freeport penurunan produksi karena ada pengalihan sistem tambang yang ada di sana. Itu yang menyebabkan papua kontraksi cukup dalam 15 persen pada tahun 2019," ujar Suhariyanto di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

https://money.kompas.com/read/2020/02/11/053200826/pertumbuhan-ekonomi-papua-minus-15-72-persen-apa-upaya-sri-mulyani-

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Simak, Ini Cara Dapat Minyak Goreng Gratis di Indomaret

Spend Smart
Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak di 2022 Tak Perlu Direvisi

Anggota Komisi XI DPR Nilai Target Pajak di 2022 Tak Perlu Direvisi

Whats New
 BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitaliasai Pasar

BEI: IPO Unicorn dan Centaur Diharapkan Berkontribusi pada Peningkatan Kapitaliasai Pasar

Whats New
Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Cara Daftar dan Input Data di SIPP BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Work Smart
Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Di Perhelatan G20, Kadin Pimpin Pertemuan Bisnis 20 Negara

Rilis
BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

BEI: Perpanjangan Kebijakan Diskon Biaya Pencatatan Saham Masih Dikaji

Whats New
IHSG Bakal Melemah Lagi? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Melemah Lagi? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Daftar Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya

Daftar Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya

Whats New
Menkop UKM: G20 Berpotensi Hasilkan Nilai Konsumsi Rp 1,7 Triliun

Menkop UKM: G20 Berpotensi Hasilkan Nilai Konsumsi Rp 1,7 Triliun

Rilis
Indomaret: 1 Warga Hanya Boleh Beli 2 Pieces Minyak Goreng Rp 14.000/ Liter

Indomaret: 1 Warga Hanya Boleh Beli 2 Pieces Minyak Goreng Rp 14.000/ Liter

Spend Smart
7 Alasan Resign Kerja yang Baik

7 Alasan Resign Kerja yang Baik

Work Smart
[POPULER MONEY] Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar | Sanksi Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000

[POPULER MONEY] Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar | Sanksi Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000

Whats New
Asosiasi Sebut Stok Minyak Goreng Cukup untuk 2 Bulan, Selanjutnya?

Asosiasi Sebut Stok Minyak Goreng Cukup untuk 2 Bulan, Selanjutnya?

Whats New
Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.