Salin Artikel

Menyoal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Tiga wamen yang juga menjabat posisi strategis di perusahaan pelat merah itu antara lain Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN yang merangkap posisi Wakil Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).

Lalu ada Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN yang merangkap posisi Komisaris Utama Bank Mandiri. Terakhir yaitu Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang diplot menjadi Wakil Komisaris PLN.

Dikutip dari situs MK, rangkap jabatan posisi wamen ini digugat oleh warga bernama Bayu Segara.

Bayu yang mengatasnamakan Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) ini mengajukan permohononan ke MK agar jabatan wamen dihapus karena dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 80 Tahun 2019, Bayu menggugat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terutama pasal 10 terhadap UUD 1945.

Sebenarnya dalam UU Nomor 80 Tahun 2019 di pasal 24 diatur, bahwa pejabat setingkat menteri dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN dan perusahaan swasta.

Kendati demikian, ada penjabaran lebih jauh dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Di Pasal 70B Perpres No 91 Tahun 2011, diperjelas di mana posisi seorang wakil menteri. Penetapan kelas jabatan (grading) bagi Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I.a.

Sementara itu saat sidang yang digelar pada Senin (10/2/2020) seperti dikutip dari laman resmi MK, wakil dari pemerintah yang juga Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah menjelaskan kebijakan Presiden mengangkat menteri masih dalam koridor hukum.

Ardiasyah mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan para pemohon yang semuanya mahasiswa ini terkait kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kecenderungan Pasal 10 UndangUndang Kementerian Negara.

Menurut Ardiansyah, bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara terkait kewenangan presiden mengangkat menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas.

Lanjut dia, sebagai negara hukum, pemerintah melaksanakan pendelegasian yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.

Dimana kebutuhan presiden untuk dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.

Namun dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan yang diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain, salah satunya wakil menteri di dalam
peraturan perundang-undangan.

Dipertanyakan Hakim Konstitusi

Masih dikutip dari Risalah Sidang, Hakim Anggota Suhartoyo mengaku bingung bagaimana wamen yang sudah memiliki tugas berat namun masih harus mengurusi pengawasan BUMN.

"Tadi kan, message-nya itu kan, untuk beban kerja 18 kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wakil menteri, ini ada korelasinya, kenapa justru para wakil menteri ini kemudian diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?" kata Suhartoyo.

"Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa? Nanti tolong ditambahkan, Pak Ardiansyah," tambahnya.

Suhartoyo lantas meminta pemerintah memberikan penjelasan apakah wakil menteri termasuk sebagai pejabat negara.

"Kemudian kalau boleh Mahkamah diberi data bahwa berapa sih, wakil menteri yang merangkap jabatan, baik jadi komisaris, dewan komisaris, apa di komisioner?" ucap Suhartoyo.

"Nah, kemudian tarikannya lagi juga sebenarnya wakil menteri ini pejabat negara apa bukan? Nah, kalau pejabat negara kan, sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu. Nanti dijelaskan juga," katanya lagi.

https://money.kompas.com/read/2020/02/12/170700026/menyoal-wamen-rangkap-jabatan-komisaris-bumn

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.