Bos Facebook dengan Senang Hati Bayar Pajak Lebih Besar di Eropa, Mengapa?

Seperti dikutip dari BBC, Zuckerberg menyadari kekhawatiran banyak pihak mengenai isu pajak untuk perusahaan-perusahaan digital tersebut.

Zuckerberg pun mendukung rencana Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang saat ini tengah berupaya untuk menemukan solusi global dalam memajaki perusahaan-perusahaan digital di dunia.

Tahun 2018, Facebook hanya membayarkan pajak korporasi sebesar 28,5 juta poundsterling di Inggris, meski mereka mencatatkan rekor penghasilan sebesar 1,65 miliar poundsterling.

Sebagai cataan, Facebook dan perusahaan raksasa digtal lain kerap disudutkan lantaran tidak melakukan pembayaran pajak di negara-negara tempat mereka beroperasi.

Namun beberapa pihak juga menilai OECD bergerak terlalu lambat dalam menyusun rancangan kesepakatan yang seharusnya rampung tahun ini.

"Saya mengerti bahwa ada frustrasi tentang bagaimana perusahaan teknologi dikenakan pajak di Eropa. Kami juga menginginkan reformasi pajak dan saya senang OECD melihat ini. Kami ingin apa yang dilakukan OECD berhasil sehingga terdapat sistem perpajakan yang adil dan andal ke depan," ujar Zuckerberg dalam sebuah konferensi pers.

"Dan kami menerima jika kami harus membayar pajak lebih besar di beberapa tempat berbeda dalam aturan baru tersebut," tambah dia.

Inggris sendiri bakal memberlakukan aturan baru untuk memajaki perusahaan jasa digital April ini, meski terdapat penolakan dari Amerika Serikat. Rencananya, dengan aturan tersebut diharapkan Inggris dapat mengantongi pendapatan perpajakan dari perusahaan jasa digital hingga 500 juta poundsterling setahun.

Adapun negara lain yang sudah memiliki rencana pajak digital adalah Prancis yang bakal menerapkan pajak penghasilan sebesar 3 persen. Namun demikian, negara tersebut telah memutuskan untuk menunda penerapan pajak digitalnya hingga akhir tahun. Sebab, Washington mengancam akan mengenakan tarif pada produk sampanye dan keju sebagai aksi balas tarif.

Adapun di Inggris pemerintah berencana bakal memajaki pendapatan dari perusahaan-perusahaan jasa digital seperti search engine, media sosial, dan market place sebesar 2 persen.