Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Wali Kota Bitung Sebut Kebijakan Susi Pudjiastuti Bikin Ekonomi Daerah Loyo

Dia menjelaskan, ekonomi Bitung mampu tumbuh mencapai 7 persen pada 2014 namun turun drastis menjadi 3,56 persen pada 2015. Untuk meningkatkan ekonomi kembali, Kota Bitung akhirnya bergerak di sektor pariwisata sehingga mampu terdongkrak naik menjadi 6,7 persen pada 2019.

"Dulu ketergantungan kita disektor perikanan, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 7,1 persen. Ketika anjlok 3,56 persen (karena sektor kelautan), kita bergerak dengan sektor pariwisata, sekarang jadi 6,7 persen," kata Max di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (18/2/2020).

Max pun menargetkan pertumbuhan ekonomi 2 digit seandainya beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa Edhy Prabowo diubah. Pertumbuhan ekonomi 2 digit itu ditopang oleh sektor kelautan dan pariwisata.

"Kalau perikanan kita tumbuh seperti yang lalu, dan pariwisata tumbuh, saya yakin perekonomian kita meningkat dua digit," terang Max.

Sebelumnya Wali Kota Bitung menyebut, kebijakan di masa Susi Pudjiastuti tidak sesuai dengan Kota Bitung yang pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang oleh sektor kelautan dan perikanan.

"Karena regulasi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kota Bitung," kata Max di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

Hal tersebut, dia bilang, terlihat dengan adanya pabrik pengalengan ikan yang mati. Matinya pabrik disebabkan karena kurangnya pasokan ikan dari laut akibat beberapa kebijakan seperti lamanya perizinan kapal dan pelarangan bongkar muat (transhipment) di tengah laut.

Adapun saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebenarnya telah memangkas perizinan kapal dari yang sebelumnya berbulan-bulan menjadi hanya 1 jam.

Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya alasannya tersendiri mengambil kebijakan-kebijakan tersebut.

Seperti kebijakan soal larangan bongkar muat misalnya, dia ingin memperkecil transaksi ilegal yang kerap terjadi di tengah laut, tak hanya hasil laut ilegal, tapi juga transaksi ilegal lain yang mengikutinya seperti penyelundupan senjata dan narkoba.

https://money.kompas.com/read/2020/02/18/070400526/wali-kota-bitung-sebut-kebijakan-susi-pudjiastuti-bikin-ekonomi-daerah-loyo

Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke