Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Cerita Sri Mulyani ke Puan Maharani: Rapat BPJS Kesehatan hingga 130 Kali...

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama parlemen membahas tantang nasib 19,9 juta peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III.

Pasalnya, dari jumlah tersebut, terdapat peserta yang tidak mampu membayar iuran setelah besarannya dinaikkan pemerintah. Adapun besarannya dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan.

DPR pun mengambil posisi menolak kenaikan tersebut, selama proses cleansing data masih belum rampung.

Di depan Ketua DPR Puan Maharani yang juga hadir di rapat itu, Sri Mulyani pun mengatakan pemerintah melihat permasalahan yang menimpa BPJS Kesehatan dari berbagai sisi. Menurutnya, Puan yang juga pernah menjabat sebagai Menko PMK seharusnya bisa memahami itu.

"Jadi nggak bisa hanya dilihat satu sisi. Oleh karena itu kami mencoba menyampaikan apa yang menjadi proses pemikiran pemerintah selama ini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

"Ibu Puan waktu memimpin di lingkungan internal pemerintah kan nggak hanya rapat satu atau dua hingga tiga kali. Tapi 130 kali lebih dilakukan. Kami membahasnya dengan sangat serius dari semua segi," lanjut dia.

Sebagai catatan, BPJS pada tahun 2019 diproyeksi bakal mengalami kerugian hingga Rp 32 triliun. Pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan besaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah yang dari Rp 23.500 menjadi Rp 42.000 per Agustus 2019.

Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan iuran Peserta Penerima Upah (PPU) pemerintah, yaitu TNI, POLRI dan ASN yang ditanggung oleh pemerintah di mana tarifnya menjadi 5 persen dari take home pay sebesar Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta per Oktober.

Adapun aturan kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Dengan kenaikan tersebut, pemerintah membayarkan selisih besaran iuran sebesar Rp 13,5 triliun.

Adapun jika BPJS Kesehatan secara konsisten dapat menerapkan rekomendasi dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka bisa mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 5 triliun. Dengan demikian, defisit BPJS Kesehatan saat ini diperkirakan sekitar Rp 15,5 triliun.

"Saat surat dari BPJS Kesehatan bolong datang, kita rapat di Menko PMK semuanya sampai akhirnya pemerintah putuskan buat audit menyeluruh BPKP.

Karena pemerintah sungguh-sungguh ingin perbaiki seluruh sistem. Tidak hanya satu masalah," jelas Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2020/02/18/172449526/cerita-sri-mulyani-ke-puan-maharani-rapat-bpjs-kesehatan-hingga-130-kali

Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke