Erick Thohir Sudah Bersih-bersih, Apa BUMN Bebas dari “Belenggu” Partai Politik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dipilihnya Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disambut baik oleh publik.

Pendiri Mahaka Grup itu dinilai sosok yang tepat menangani kompleksitas di tubuh BUMN. Sebab, Erick memiliki latar belakang seorang pengusaha, bukan politisi.

Sehingga, dalam membenahi 142 perusahaan BUMN Erick diharapkan bisa terlepas dari “belenggu” kepentingan partai politik tertentu.

Harapan publik pun sempat membuncah saat Erick mulai melakukan “bersih-bersih” perusahaan plat merah.

Bayangkan saja, baru empat bulan menjabat, mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu sudah merombak jajaran direksi dan komisaris di belasan perusahaan BUMN.

“Saya background-nya swasta, alhamdulillah Allah telah berikan suatu yang lebih buat saya, ya mungkin sudah waktunya saya juga bersih-bersih (BUMN),” ujar Erick di Kementerian BUMN, Rabu (23/10/2019) lalu.

Namun, orang-orang pilihan Erick untuk menduduki posisi strategis di tubuh perusahaan plat merah tak semuanya benar-benar tak terafiliasi partai politik.

Pertama, Erick menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok sendiri telah berkecimpung lama di dunia politik. Dia pernah menjadi kader dari Partai Golkar dan Gerindra.

Usai keluar dari Gerindra, Ahok tercatat pernah mendaftar menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Setelah Ahok, Erick juga melantik Darmawan Prasodjo menjadi Wakil Direktur PT PLN (Persero). Pria yang akrab disapa Darmo itu diketahui pernah juga menjadi kader PDI-P.

Bahkan, dia pernah diminta menggantikan Puan Maharani untuk duduk di kursi DPR dari partai berlambang banteng tersebut.

Usai Darmo, giliran Triawan Munaf masuk ke tubuh perusahaan BUMN. Erick Thohir menempatkan Triawan di posisi Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Selain berlatarbelakang musisi, ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu diketahui merupakan politisi dari PDI-P.

Selanjutnya, ada nama Dwi Ria Latifa masuk ke jajaran politisi yang mendapat “jatah” di perusahaan BUMN. Dia ditunjuk Erick untuk menduduki posisi Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dwi merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Tak hanya Dwi, nama politisi Zulhanar Usman juga masuk ke jajaran petinggi di perusahaan plat merah. Dia juga didapuk menjadi Komisaris Independen di BRI.

Zulhanar meruapakan politisi dari Partai Hanura. Bahkan dia pada Desember 2019 lalu tercatat menjabat sebagai bendahara umum di partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang itu.

Tak berhenti sampai disitu, Erick kembali menyisipkan politisi di perusahaan BUMN. Kali ini giliran Arif Budimanta yang didapuk menjadi Komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Arif Budimanta merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam organisasi kepartaian, Arif pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI 2009-2013.

Bungkamnya Erick Thohir

Saat dikonfirmasi mengenai adanya politisi di tubuh perusahaan plat merah, Erick bungkam seribu bahasa.

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini hanya melemparkan senyum saat Kompas.com mencoba meminta komentarnya. Usai melempar senyum, dia langsung bergegas menuju mobilnya.

Padahal sebelumnya dia mau memenuhi permintaaan wawancara dengan wartawan yang telah menunggunya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (20/2/2020) siang.

Bantah Ada Praktik Bagi-Bagi Jabatan

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah adanya praktik “bagi-bagi” jabatan di tubuh BUMN.

Hal ini diungkapkan Arya saat ditanyai soal adanya sejumlah politisi dari partai pengusung pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di beberapa perusahaan BUMN.

“Enggak (ada bagi-bagi jabatan) lah, kalau mampu (kenapa enggak), ya kan,” ujar Arya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Arya menyebut, sosok yang dipilih menjadi komisaris di perusahaan BUMN, pastilah merupakan orang yang kompeten di bidangnya.

Menurut dia, tak ada unsur politis dalam pemilihan seseorang untuk posisi komisaris di BUMN.

“Kalau dia punya kemampuan... pasti, apalagi dia kan bendahara pasti punya kemampuan, rata-rata kan kuat-kuat di corporate kalau jadi bendahara partai,” kata Arya.

Lantas, benarkah saat ini BUMN sudah benar-benar terbebas dari “belenggu” partai politik?