Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Capai Rp 158 Triliun?

Dua BUMN itu adalah PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Kasihan anak kandung kita sendiri BUMN itu harus sehat. Sedangkan pemerintah belum bayar utang Pertamina Rp 75 triliun, dan ke PLN sampai akhir tahun ini Rp 83 triliun," kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Faisal mengatakan, piutang tersebut membuat dua BUMN besar terseok-seok. Namun jika melihat laporan keuangan perusahaan, keuangan perusahaan seolah terlihat baik-baik saja.

Faisal pun mencontohkan laporan keuangan PT PLN saat Sofyan Basir masih menjabat sebagai Direktur Utama. Perusahaan listrik negara itu terlihat sehat meski sebetulnya krisis likuiditas.

"Jadi zaman Pak Sofyan Basir oke-oke saja. Laporan keuangannya baik. Karena apa? Karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan, jadi untung. Padahal krisis likuiditas," beber Faisal.

Faisal melanjutkan, hal itu membuat pemerintah terpaksa mencicil utang hingga Rp 7 triliun menjelang akhir tahun agar PLN mampu membayar kembali kewajiban-kewajibannya.


"Anggota DPR tahu. Kalau tidak bisa (bayar utang), PLN tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya. Itu sampai seperti itu. Jadi namanya bukan subsidi energi, tapi dana kompensasi. Bohong-bohong gini saya paling enggak suka. Tapi enggak dilaporkan ke DPR," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk berperan aktif menagih piutang biaya subsidi BBM ke pemerintah.

Menurut Harry, Pertamina kerap kali kesulitan menagihkan piutang subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, ia berharap Ahok sebagai Komisaris Utama bisa membantu perseroan untuk menagihkan utang tersebut.

"Pak Ahok juga bisa membantu (menagih utang) sebagai Komut supaya nagihnya biaya subsidi Pertamina itu cepat. Kasihan Pertamina itu," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

https://money.kompas.com/read/2020/02/21/193033826/utang-pemerintah-ke-pertamina-dan-pln-capai-rp-158-triliun

Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke