Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Bahas Pajak Digital dengan Menkeu Arab Saudi

Di dalam pertemuan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan pandangan dia mengenai tantangan perpajakan di era digital. Sebab, perusahaan digital kini bisa memperoleh pendapatan di suatu negara tanpa ada kehadiran fisik di negara yang bersangkutan.

"Ini menimbulkan permasalahan perpajakan apabila tidak ada kesepakatan bersama," ujar Sri Mulyani melalui akun instagramnya, Senin (24/2/2020).

Perempuan yang akrab di sapa Ani itu pun mengungkapkan dukungannya terjadap proposal sistemperpajakan OECD yang mendasarkan pada dua pilar, yaitu pilar 1 yang dirancang untuk mengatasi ketegangan global terkait dengan perpajakan digitalisasi ekonomi, dan Global Anti Base Erosion (GloBe) di bawah Pilar 2, yang bertujuan untuk mengatasi masalah BEPS yang tersisa.

Selain membahas soal pajak digital, Sri Mulyani juga membahas soal kerjasama bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Salah satu sektor yang dianggap potensial adalah pariwisata.

"Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat diperkuat bagi kedua negara. Saat ini, turis dari Indonesia, dalam skema ibadah umrah, merupakan yang terbesar di Arab Saudi. Hal ini mengingat kuota haji yang terbatas dan masa tunggu haji yang lama," ujar dia.

Menkeu Arab Saudi pun menurut Sri Mulyani juga menunjukkan ketertarikkannya untuk melakukan investasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru Indonesai di Kalimantan Timur, juga konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) yang saat ini sedang dibentuk oleh Indonesia untuk penyediaan pembiayaan bagi pembangunan ibukota baru dan pembangunan infrastruktur lainnya.

"SWF akan dibentuk sebagai badan penyatuan dana investasi untuk mengelola investasi langsung yang bertujuan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia melalui investasi domestik," jelas Sri Mulyani.

"Menteri Keuangan Arab Saudi menyepakati sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan tersebut," ujar dia.