Salin Artikel

Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respons KKP

Satgas 115 dianggap bisa saja memboroskan anggaran karena dinilai memiliki struktur penggajian anggota yang tidak jelas. Tugas Satgas 115 pun dinilai sudah mampu diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP alias Ditjen PSDKP.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan tugas dan fungsi Satgas 115 berbeda dengan Dirjen PSDKP.

Dia menyebut, Satgas 115 hanya bekerja untuk kasus-kasus tertentu yang berdampak besar sehingga operasional pun melibatkan beberapa aparat penegak hukum, mulai dari TNI AU hingga Polair.

"Operasional Satgas 115 melibatkan beberapa pihak aparat hukum dan kita bekerja hanya untuk case-case tertentu yang memang magnitude-nya tinggi. Sehingga kita harus bergabung dalam satu ruangan," kata Nilanto dalam RDP KPP bersama DPR RI di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Tak hanya itu, Nilanto menuturkan Satgas 115 kerap bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memberantas berbagai pelanggaran di laut, mulai dari pencurian ikan ilegal hingga penggagalan penyelundupan narkoba.

"Sehingga hari ini kita bisa memperkaya dalam hal peningakatan kapasitas penegakan hukum. Partisipasi indonesia luar biasa, kami melibatkan diri dalam semua unsur," ujarnya.

Adapun saat ini, Nilanto bilang Satgas 115 masih dalam pembahasan dan menunggu arahan lebih lanjut terkait eksistensinya.

Namun, bila Satgas 115 memang diteruskan, pemangku kepentingan terkait bakal berunding untuk menyesuaikan tugas Satgas 115 ke depan.

"Ya satgas ditetapkan, misalnya, maka akan dilakukan review untuk menyesuaikan tugas 5 tahun ke depan," ungkapnya.

Sebelumnya, Nilanto sempat menyatakan Menteri KKP Edhy Prabowo ingin Satuan Tugas (Satgas) 115 kembali dilanjutkan.

"Mungkin kita bisa merujuk kembali di beberapa medsos yang disampaikan Pak Menteri dalam berbagai kesempatan. Pada intinya beliau tetap berkeinginan untuk bisa melanjutkan satgas 115," ucap Nilanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Perpanjangan masa tugas Satgas 115 sendiri perlu beberapa catatan, seperti SOP, petunjuk teknis, dan penempatan personil yang lebih relevan.

Sebagai informasi, merujuk pada Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI Nomor 115 Tahun 2015 masa tugas Satgas 115 telah berakhir pada 31 Desember 2019.

Berdasarkan data KKP, Satgas 115 telah berhasil menenggelamkan 516 kapal per September 2019 dan menahan master engineering-nya meski belum bisa menahan beneficial owner alias pihak besar yang mendapat keuntungan.

Tak hanya itu, Satgas telah melakukan terobosan dalam mengawal kejayaan laut RI dari serangan mafia. Satgas berhasil membongkar kasus perbudakan manusia dengan korban 1.020 orang di Benjina (Maluku). Begitu pun memeriksa analisis dan evaluasi kepatuhan 1.132 kapal eks asing.

https://money.kompas.com/read/2020/02/24/180700226/satgas-115-disebut-boros-anggaran-ini-respons-kkp

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Whats New
Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Whats New
Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Rilis
Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Whats New
Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Rilis
Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Whats New
Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Whats New
Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Whats New
Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Whats New
Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Whats New
Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Whats New
Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Whats New
BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.