Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah jadi Kunci Atasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

KOMPAS.com – Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah (pemda) dan pusat, isu kelangkaan pupuk bersubsidi seharusnya tidak terjadi.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy.

“Saya menyadari ketersediaan pupuk merupakan faktor yang sangat penting sebagai penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Pihaknya pun telah memberi solusi bagi pemda untuk mengantisipasi Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) yang belum masuk.

Salah satu solusi adalah merekap kebutuhan pupuk yang belum tertampung sebagai bahan penambahan kuota di masing-masing wilayah.

“Setiap bulan tanggal 20-25 kami buka sistem e-RDKK untuk menampung yang belum masuk,” imbuh Sarwo Edhy.

Persilakan daerah merealokasi pupuk

Solusi lain untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi adalah Kementan mempersilakan daerah merealokasi stok pupuk.

Kebijakan itu sudah ada dalam Permentan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Dalam Bab IV Permentan itu, realokasi bisa dilakukan jika terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk di suatu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.

"Realokasi antarprovinsi ditetapkan direktur jenderal di Kementerian Pertanian, realokasi antar kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan kepala dinas provinsi,” imbuh Sarwo Edhy.

Ia melanjutkan, realokasi antarkecamatan di suatu kabupaten atau kota ditetapkan kepala dinas kabupaten atau kota itu.

Penerapan realokasi pupuk bersubsidi

Sarwo Edhy mencontohkan, jika suatu provinsi mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi, maka kepala dinas provinsi wajib menindaklanjuti.

“Caranya adalah dengan melakukan realokasi antarkabupaten atau kota yang ditetapkan melalui keputusan,” ujar dia.

Hal yang sama, imbuh dia, harus dilakukan kepala dinas kabupaten atau kota jika suatu kabupaten atau kota mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi.

Sementara itu, jika alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak cukup, penyalurannya dapat menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya.

“Penyaluran juga bisa dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi satu tahun,” kata Sarwo Edhy.

Perubahan alokasi pupuk bersubsidi antarprovinsi atau antarjenis pupuk itu diterapkan direktur jenderal atas nama menteri pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri.

“Hanya pergeseran alokasi untuk provinsi, wewenangnya ada di Direktur Jenderal PSP Kementan sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan," kata Sarwo Edhy.

Kementan pun telah menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Kepentingan petani di atas segalanya. Tidak boleh ada yang bermain di situ. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, laporkan bila menemukan kejanggalan,” kata Sarwo Edhy.