Jokowi Ingin Harga Gas Turun, Pertamina Minta Insentif

Hal tersebut dikemukakan Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi VI DPR RI pada Selasa (25/2/2020).

“Kami meminta bisnis hulu, pertama tambahan split. Bagian kontraktor di tambah. Tax insentif. Lalu ada perlakuan aset negara, kami minta relaksasi,” ujar Nicke.

Nicke menekankan Pertamina juga ingin adanya insentif pajak, penghapusan cost recovery stop dan perlakuan aset-aset negara yang disewa.

Menurut dia, Pertamina butuh beberapa insentif di hulu agar bisa menciptakan harga gas yang murah. Sebab, salah satu faktor pembentuk harga gas berasal di hulunya.

“Jadi kami minta relaksasi di situ, dan inilah yang kami yakini dapat menurunkan harga gas jadi 4,5 dollar AS per MMbtu untuk industri tertentu tadi,“ kata Nicke.

Nicke menerangkan, dengan harga gas 4,5 dollar AS per MMbtu di hulu, maka sisanya sebesar 1,5 dollar AS per MMbtu merupakan harga transmisi dan distribusi yang berada di wilayah midstream.

“Oleh karena itu, PGN juga harus membangun infrastruktur dan efisiensi. Sehingga nanti yang dipatok 4,5 dollar AS per MMbtu di hulu dan 1,5 dollar AS per MMbtu di midstream," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap harga gas industri yang masih mahal.

Jokowi meminta jajarannya melihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan, pada saat penyaluran gas, biaya transmisi gas, sampai di hilir atau di tingkat distributor.

"Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas," kata dia dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020).