Produksi Rotan Melimpah, Tapi Industri Alami Kelangkaan Pasokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku ada kendala dalam ekspor furnitur berbahan baku rotan.

Dalam rapat kerja, Senin (2/3/2020) pagi, terungkap ada masalah dalam tata niaga rotan.

"Di tingkat hulu produksi rotan melimpah namun di hilir atau di industri rotan mengalami kelangkaan bahan baku," kata Teten ketika ditemui di kantornya di Jakarta.  

Teten menyebut masalah ini karena di hulu produksinya melimpah sementara industri furnitur mengalami kekurangan bahan baku.

Menurut Teten, akibat produksi rotan yang melimpah terjadi penyelundupan yang mencapai 10.000 ton rotan per bulan.

Ada masalah dalam tata niaga rotan yang harus segera diselesaikan. Ada yang anomali, industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi, hanya sekitar 30 persen," jelasnya.

Selain itu, Teten meilai adanya kebijakan di hulu dan hilir yang tidak pas membuat penyeluduan rotan marak terjadi.

"Di hulu harga murah karena produksinya melimpah, sedangkan di hilir harganya mahal karena kelangkaan pasokan," tambahnya.

Teten juga telah meminta agar para dinas, pengusaha dan petani dari daerah penghasil rotan segera membuat data yang valid agar dapat diambil kebijakan paling tepat untuk jangka pendek dan jangka panjang.

Ditegaskan petani dan pengolah rotan serta industri furniture harus sama-sama kembang sehingga rotan menjadi komoditi yang menguntungkan. 

"Kita harus detilkan lagi datanya supaya bisa membuat kebijakan yang tepat yang menguntungkan bagi kedua pihak, bagi industri furniture dan di hulunya juga bergairah," jelasnya.

Teten menekankan, rotan seharusnya jadi produksi unggulan karena Indonesia adalah produsen rotan terbesar dunia. 

Namun faktanya negara lain menjadi eksportir produk furnitur berbahan baku rotan yang cukup besar. 

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menambahkan penyerapan bahan baku itu rendah karena industri rotan tidak bisa menyerap seluruh jenis produksi rotan.

"Masalah data produksi ini yang kemudian diminta Menteri harus secepatnya disampaikan agar pengambilan kebijakan terhadap tata niaga rotan dapat diputuskan," tegasnya.