Muncul Ancaman PHK, Pemerintah Perlu Percepat Beragam Stimulus

Ekonom sekaligus Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengatakan, PHK memang bisa saja terjadi akibat respon dunia usaha. Pasalnya tidak ada kepastian kapan wabah akan berakhir sehingga menimbulkan kepanikan di sektor keuangan.

"Dengan gambaran dampak corona terhadap perekonomian tersebut kita bisa memprediksi gelombang PHK atau setidaknya merumahkan pekerja adalah respons dari dunia usaha," kata Piter kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Adanya gelombang PHK, kata Piter, membuat pengangguran dan kemiskinan kembali meningkat. Padahal sejauh ini sudah terjadi penurunan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi penurunan angka kemiskinan RI menjadi 9,22 persen pada September 2019, menurun sebesar 0,19 persen.

Penurunan angka kemiskinan setara dengan 358.000 orang. Sehingga saat ini, RI masih memiliki angka kemiskinan sekitar 24,79 orang.

Untuk itu dia menyarankan pemerintah untuk mengantipasi hal itu dengan skema bantuan sosial (bansos) dan membuat stimulus kebijakan baru.

"Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Pemerintah hendaknya mempersiapkan langkah-langkah mengatasi peningkatan pengangguran dan kemiskinan dengan skim bantuan sosial," ucap Piter.

Sebelumnya, untuk meredam wabah virus terhadap perekonomian, Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen.

Selain itu, bank sentral juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen. Kemudian, suku bunga Lending Facility juga diturunkan menjadi 5,25 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga mengeluarkan 7 stimulus kebijakan. Langkah itu diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pasar keuangan stabil. Ujung-ujungnya segala hal yang berdampak kepada masyarakat, termasuk PHK bisa ditekan.

"Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesiatersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memitigasi dampak Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konfrensi video, Jakarta, Kamis (19/3/2020).