Kemenhub Sebut Banyak Orang yang Sudah Mudik

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona. Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta. Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi. Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

Untuk merespons fenomena tersebut, Budi telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah terkait, agar dapat melakukan berbagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona.

"Untuk melakukan pengecekan dan kemudian mengidentifikasi terhadap masyarakat yang baru datang dari Jabodetabek, jadi apakah mereka masuk PDP (pasien dalam pantauan) atau ODP (orang dalam pantauan)," ujar Budi.

Jawa Tengah disebut sebagai provinsi dengan wilayah yang mengalami peningkatan kedatangan terbanyak.

"Ada beberapa di Jawa Tengah yang ada lonjakannya, di Wonogiri, Purwokerto, Solo dan beberapa tempat lain. Mapping-nya memang banyak yang cenderung balik ke daerah masing-masing," katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, peristiwa mudik prematur ini telah mengakibatkan meningkatnya jumlah ODP virus corona di beberapa daerah, sebagai salah satu contohnya Sumedang, Jawa Barat.

"Baru saja kami terima laporan di Sumedang ODP meningkat karena dapat limpahan mudik dari Jabodetabek. Ini tuh belum puncaknya, maka kalau enggak ada pelarangan kita khawatir ini akan makin luas Covid-nya dan menambah zona merah," tutur Adita.

Lebih lanjut, agar peristiwa mudik prematur ini tidak terus berlangsung, pemerintah akan segera mengeluarkan keputusan terkait rencana larangan pelaksanaan mudik Lebaran 2020.

Rencananya, keputusan mengenai larangan mudik ini akan dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami semua dari eselon I merekomendasikan untuk pelarangan mudik bagi masyarakat," ucap Budi.