Soal Kemungkinan Lockdown, Ekonom Minta Pemerintah Lakukan Persiapan Matang

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Pemerintah pun hari ini akan melakukan rapat terkait hal itu.

Lalu, apa dampak lockdown Jabodetabek bagi kondisi perekonomian RI?

Direktur Riset Centre on Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, dengan diterapkannya karantina lokal, defisit fiskal pasti akan melebar. Namun, sebenarnya kerugian yang dialami pemerintah melalui defisit fiskal tetap terjadi meski lockdown tidak diberlakukan.

Pasalnya, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga stimulus ekonomi bagi dunia usaha akan sama besarnya.

"Lockdown atau bukan lockdown itu masalah pencegahan wabah, bukan langkah ekonomi," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

Dia pun mengatakan, jika memang opsi karantina lokal dipilih oleh pemerintah, persiapannya pun harus matang, terutama dalam hal pemenuhan ketersediaan pangan serta hal dasar lainnya.

Untuk itu, pemerintah seharusnya memiliki data dan mempersiapkan sistem yang bisa menjamin berbagai bantuan bisa terdistribusi tepat waktu. Hal itu untuk mengurangi terjadinya kericuhan lantaran distribusi kebutuhan pokok tak merata di masyarakat.

"Memang lockdown akan menyebabkan perekonomian terhenti dan masyarakat khususnya yang miskin akan menderita. Itu kalau lockdown-nya tidak terencana. Lockdown dilakukan secara terpaksa tanpa perencanaan," ujar dia.

"Saya mengkhawatirkan ini yang akan terjadi karena pemerintah terus mengatakan tidak akan melakukan lockdown, sementara penderita corona terus meningkat di Jakarta," jelas Piter.

Dia menilai, jika memang pemerintah akan memilih opsi lockdown, defisit fiskal akan melebar pun utang pemerintah akan meningkat. Namun, besaran defisit dan utang tersebut masih berada dalam batas aman.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat melaporkan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara ( APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp 62,8 triliun hingga akhir Februari 2020. Angka tersebut setara dengan 0,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut melebar 16,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 54 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

Adapun untuk tingkat utang, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah naik Rp 130,63 triliun menjadi Rp 4.948,18 per Februari 2020. Sementara pada bulan sebelumnya, total utang pemerintah mencapai Rp 4.817,55 triliun. Dengan demikian, posisi utang pemerintah setara dengan 30,82 persen dari PDB.

Angka tersebut masih aman jika mengacu pada UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya, yang menyebutkan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen.