Soal Wacana Lockdown, Ini Kata Asosiasi Pedagang Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebaran virus corona di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, membuat sejumlah pihak menyarankan pemerintah melakukan lockdown atau karantina total.

Ada pula kota yang sudah menerapkan karantina wilayah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) Billy Haryanto mengatakan, apabila pemerintah terpaksa melakukan karantina, sebaiknya yang dilakukan adalah karantina wilayah, bukan lockdown.

Sebab, dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa berjalan.

"Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja," kata Billy dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).

Menurut dia, karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang.

"Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukan kartu pas," terang Billy.

Keberlangsungan pedagang beras, imbuh Billy, menjadi penting di situasi seperti sekrang ini. Karena peredaran beras di Jabodetabek 98 persen dipegang swasta. Selain itu, banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.

"Kecuali Bulog (pemerintah) yang pegang mau di-lockdown juga tidak masalah. Harus diingat, perhatikan kuli di pasar Cipinang rata-rata dari luar Jakarta, Serang dan Karawang," tuturnya.

Berbeda apabila pemerintah memberlakukan lockdown, pengusaha beras di daerah tidak akan mengirimkan berasnya ke Jakarta. Sebab, mereka khawatir beras tidak akan masuk karena pemberlakukan karantina total.

Menurut Billy distribusi beras menjadi sangat penting, karena di pasar induk beras Cipinang, ketersediaan beras hanya cukup untuk 25 hari ke depan.

"Stok beras di pasar induk Cipinang cukup untuk 25 hari," pungkasnya.