KPPU Ingatkan Importir untuk Realisasikan Impor Bawang Putih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak para pelaku importir untuk segera merealisasikan impor bawang putih.

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan, impor perlu direalisasikan mengingat kebutuhan bawang putih dalam negeri hampir sepenuhnya dipasok dari impor sehingga dapat meembuat harga tinggi.

"Jika nantinya realisasi impor bawang putih belum segera dilakukan atau lambat, akan terdapat indikasi kartel antar pelaku usaha untuk sengaja menahan realisasi impor agar harga tetap tinggi," ujarnya dalam streaming Forum Jurnalis KPPU, Kamis (2/4/2020).

Guntur juga mengatakan pemerintah perlu menetapkan sanksi yang tegas bagi para importir yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau perlu pemerintah dapat blacklist para importir nakal," tegasnya.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan, KPPU akan melakukan penegakan hukum persaingan jika para importir secara bersama-sama melakukan kartel guna menghambat realisasi impor tersebut.

Sebab, dari sisi persaingan usaha, penghambatan realisasi impor secara bersama-sama disamakan dengan upaya menahan pasokan dan mengatur pemasaran suatu barang atau jasa sebagaimana dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

KPPU sendiri telah meningkatkan pengawasannya atas sektor pangan guna menjaga agar tidak terdapat pelaku usaha yang secara bersama-sama menahan pasokan atau memberikan harga yang sangat tinggi di masyarakat.

Berdasarkan hasil pengawasan, Guntur mengaku bahwa KPPU telah mengantongi nama-nama importir bawang putih tersebut.

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Firmansyah, mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan komoditas pangan lainnya.

KPPU juga terus berkoordinasi dengan berbagai pengelola pasar tradisional untuk melihat pergerakan harga pangan.

"Kami juga memantau dari segi margin yang diambil, kita terus melihat situasi harga dan keuntungan yang diperoleh," katanya.