Listrik Gratis, Ini Manfaatnya bagi Ekonomi

Belum lama ini PLN menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan, dengan keringanan biaya listrik selama 3 bulan, yakni pada April, Mei, dan Juni 2020, diharapkan bisa mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat.

“Keputusan yang diambil pemerintah untuk menggratiskan biaya listrik patut diapresiasi. Pasalnya, langkah yang ditempuh itu sudah ditunggu warga yang terkena dampak Covid 19, terutama ekonomi bawah,” ungkapnya melalui siaran media, Sabtu (4/4/2020).

Kebijakan pemerintah ini akan mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi bawah yang menjadi pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Fahmy mengatakan, jika masalah pandemi virus corona masih merebak sampai dengan akhir tahun 2020, maka kebijakan pemerintah tidak hanya perlu diperpanjang masa berlakunya, tetapi juga perlu diperluas bagi seluruh golongan pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri.

“Pemberian keringanan bagi seluruh pelanggan rumah tangga akan menaikkan daya beli masyarakat. Sedangkan pemberian insentif bagi industri dalam bentuk keringanan biaya listrik akan mendorong industri tetap menjalankan usahanya pada kapasitas normal,” kata dia.

Ia juga mengatakan, kenaikan daya beli dan beroperasinya industri dalam kapasitas normal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dipredikasi bakal melemah akibat wabah virus corona.

Adapun pemerintah perlu mengalokasikan sejumlah biaya yang cukup besar untuk subsidi selama 3 bulan saja dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 triliun.

Sedangkan untuk perpanjangan dan memperluas kebijakan, tentunya dibutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Namun, jika beban biaya itu harus dibebankan sepenuhnya kepada PLN, ini tentunya akan sangat memberatkan kondisi keuangan PLN.

“Tidak menutup kemungkinan PLN akan menanggung kerugian pada tahun berjalan, bahkan bisa bangkrut. Oleh karena itu, beban biaya itu mestinya harus ditanggung oleh negara dengan memberikan kompensasi kepada PLN, yang dialokasikan pada APBN 2021,” tambahnya.

Di sisi lain, PLN juga masih memiliki target 100 persen elektrifikasi pada 2020. Saat ini elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen. Namun, PLN harus menjalankan mandat untuk menyelesaikan target 100 persen elektrifikasi pada tahun ini juga.