Pengusaha Tak Jamin Bayar Penuh Gaji dan THR Para Pekerja

Menurut Haryadi, tidak adanya jaminan tersebut lantaran tidak adanya pemasukkan ke perusahaan akibat dampak dari wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Sekarang customer-nya tidak datang, tidak ada penjualan, otomatis enggak sanggup karena enggak ada cash inflow. Perusahaan itu kan ditopang adanya cashflow, nah sekarang enggak ada," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

"Yang menjadi permasalahan besar ya itu tadi kelangsungan karyawannya bagaimana. Kalau perusahaan enggak ada income, kami tidak bisa membayar gaji karyawan. Nanti THR sudah pasti enggak bisa juga," sambung Hariyadi.

Di sektor perhotelan misalnya, Haryadi telah menerima informasi 1.266 hotel telah menutup usahanya. Hotel-hotel tersebut, lanjut Hariyadi, memberikan cuti kepada karyawannya tanpa memberikan gaji.

"Otomatis 1.200 hotel tadi diminta cuti di luar tanggungan perusahaan. Karena perusahaannya tidak bisa sama sekali membayar," ucapnya yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Pemerintah sendiri sudah meminta para pengusaha agar tetap membayarkan THR pekerja. Namun pihak pengusaha tidak dapat memenuhi permintaan tersebut.

Hariyadi menyebut, para pengusaha tidak pernah ada masalah terkait pemberian THR. Namun, kejadian luar biasa akibat dampak Covid-19 membuat pengusaha mengaku kesulitan.

"Kalau hotel yang kemungkinan besar masih bisa membayar THR itu jumlahnya sedikit. Dan itu kemungkinan itu tidak full. Karena seperti saya bilang tadi, tidak ada cashflow-nya apa yang mau bisa diberikan. Masalahnya di situ," katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.

“THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangannya.

Kewajiban THR sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid-19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh.