Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Angka tersebut setara dengan 25 persen hingga 30 persen dari total anggaran yang telah dialokasian pemerintah dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, nantinya bansos tersebut bakal disalurkan melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat desa.

Tadinya, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Dana Desa yang selama ini penggunaannya untuk cash forward dan juga pemberdayaan masyarakat, nanti akan ada satu menu baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial yang diberikan kepada desa," jelasnya dalam video conference, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, BLT tersebut bakal disalurkan kepada 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa. BLT tersebut hanya disalurkan kepada warga desa yang selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Dari hasil perhitungan, sementara ini ada sekitar 5,8 juta kepala keluarga,” ujar dia.

Rencananya, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan yang akan akan diberikan dalam tiga bulan melalui Dana Desa.

Prima melanjutkan, untuk program tersebut, mekanisme pertama yang dilakukan pemerintah adalah pendataan. Proses pendataan sendiri bakal dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Dalam prosesnya, Kemendes akan menurunkan relawan-relawan ke desa untuk mendata keluarga mana yang eligible untuk mendapatkan bantuan tersebut, berdasarkan data yang dicross check dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Proses tersebut juga akan melibatkan pemerintah daerah, sehingga data yang ada diharapkan betul-betul bisa memberikan gambaran yang lengkap.

"Selanjutnya, setelah datanya diperoleh barulah akan bisa diberikan dan kita tidak akan menunggu semuanya beres. Dalam artian jadi nanti untuk daerah daerah yang terdampak ini akan menjadi prioritas baik dari segi pendataan maupun dari segi penyalurannya,” kata Prima.

Dia melanjutkan, jika data tersebut bisa diselesaikan pada April ini, maka sudah bisa dilakukan penyaluran.

"Harapannya, masih di bulan April ini sudah bisa dilakukan disbursement untuk bansos yang terkait dengan Dana Desa," tuturnya.

https://money.kompas.com/read/2020/04/08/211100726/pemerintah-alihkan-dana-desa-hingga-rp-24-triliun-untuk-blt

Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke