Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Tiga Cara Agar Pemerintah Mampu Menekan Defisit Anggaran

"Pertama, pemerintah hendaknya mendahulukan penerbitan surat utang atau SUN domestik berdenominasi rupiah dengan mengutamakan skema pembelian oleh Bank Indonesia," katanya kepada Kompas.com, Jumat (10/4/2020)

Alasannya, sentimen pasar keuangan global saat ini dinilai masih sangat negatif akibat ketidakpastian yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini dinilai membuat minat pembeli sangat rendah.

Menurutnya, jika pemerintah tetap memaksakan menerbitkan SUN global di tengah kondisi sekarang ini, maka bunga kuponnya akan lebih tinggi dan tenor juga akan menjadi lebih lama. Itu terbukti dengan diterbitkannya SUN global bertenor 50 tahun baru-baru ini.

"Padahal, penerbitan SUN domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon SUN yang lebih rendah dengan tenor yang wajar. Dengan begitu pemerintah tidak akan dibebani oleh pembayaran bunga SUN yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang," jelas Piter.

Piter menilai, ekspansi moneter yang terjadi melalui pembelian SUN Domestik oleh BI diyakini tidak akan mendorong peningkatan inflasi yang berlebihan. Sebab, tekanan inflasi di tengah wabah Covid-19 cenderung menurun akibat rendahnya permintaan. 

Usulan kedua dari Core, meskipun rupiah dalam tekanan pelemahan akibat ketidakpastian pasar keuangan global, pemerintah tidak perlu terburu-buru menambah suplai dollar AS dengan menerbitkan SUN global.

Sebab, posisi cadangan devisa saat ini relatif masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi nilai tukar.

Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF), perjanjian kerja sama swap arrangements dengan beberapa bank sentral, serta yang terakhir fasilitas Repo Line dari The Fed.


Ketiga, Piter menyarankan agar pemerintah menerbitkan SUN global ketika tekanan wabah virus corona mulai mereda.

"Di tengah kebijakan moneter global yang cenderung menurunkan suku bunga maka penerbitan SUN global berpotensi mendapatkan permintaan yang tinggi pada bunga kupon yang lebih baik, dengan tenor yang wajar," ujarnya.

Pemerintah telah memutuskan menambah stimulus untuk menanggulangi dampa penyebaran virus corona. Total tambahan anggaran tersebut mencapai Rp 405 triliun atau setara 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tambahan anggaran ini ditujukan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional.

Dengan tambahan ini Indonesia menjadi salah satu negara pemberi insentif terbesar di Asia secara persentase. Persentase insentif fiskal pemerintah lebih besar dibandingkan beberapa negara seperti Tiongkok (1,2 persen terhadap PDB), Korea Selatan (0,8 persen), ataupun India (0,5 persen), namun angka ini lebih kecil dibandingkan Thailand (3 persen) ataupun Malaysia (17 persen).

Sayangnya tambahan belanja ini diproyeksikan tidak bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan negara pada akhir tahun nanti. Pertumbuhan penerimaan negara akan jauh menurun dibandingkan tahun lalu, yang disebabkan oleh 2 faktor utama.

Dari luar negeri, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan imbas dari melambatnya permintaan global termasuk harga minyak mentah yang anjlok di bawah 25 dollar AS. Selain karena melemahnya permintaan global, ini juga dipicu oleh gagalnya kesepakatan negara-negara produsen khususnya Arab Saudi dan Rusia untuk memangkas produksi minyak.

Dari dalam negeri, terjadi pelemahan permintaan domestik yang berdampak pada melambatnya aktivitas pada sektor-sektor penyumbang penerimaan negara. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang sudah menunjukkan kontraksi sejak pertengahan tahun lalu, pada Maret 2020 bahkan anjlok lebih dalam hingga ke level 45.

Melambatnya sektor manufaktur akan berdampak pada penerimaan perpajakan, karena sektor ini menyumbang sekitar 30 persen dari total penerimaan pajak. Kombinasi kedua faktor ini diprediksi akan menekan penerimaan negara sampai dengan akhir tahun nanti.


"Core memprediksikan penerimaan Perpajakan akan berada di kisaran Rp 1.452 triliun-Rp 1.514 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 1.462 triliun," katanya.

Kondisi ini akan mendorong pelebaran defisit anggaran yang diproyeksikan akan mencapai Rp 852 triliun atau setara 5,07 persen terhadap PDB.

Indonesia tidak sendiri, negara lain juga diprediksikan akan mengalami kondisi serupa. Malaysia misalnya dengan tambahan insentif sebesar 250 miliar ringgit Malaysia, defisit anggaran Malaysia akan berada dikisaran 4,5 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan defisit pada tahun lalu yang mencapai 3,4 persen.

Bahkan Perancis berencana meningkatkan defisit anggarannya hingga 7 persen.

https://money.kompas.com/read/2020/04/10/124249926/tiga-cara-agar-pemerintah-mampu-menekan-defisit-anggaran

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke