Perluasan PSBB Berpotensi Tingkatkan PHK, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Namun demikian, kebijakan ini dikhawatirkan bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar di tanah air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah telah memerhitungkan berbagai risiko sebelum menyepakati permintaan pemerintah daerah untuk memberlakukan PSBB.

"Tentu pemerintah sudah perhatikan dampak dari PSBB ini terutama di sektor ritel dan jasa terkait penunjangnya dan juga UMKM," ujar dia ketika melakukan video conference peluncuran Program Kartu Pra Kerja, Sabtu (11/4/2020).

Untuk itulah, pemerintah mempercepat proses pendaftaran Program Kartu Pra Kerja. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan manfaat yang diterima peserta Kartu Pra Kerja menjadi Rp 3,55 juta.

Airlangga mengatakan, program andalan Presiden Joko Widodo tersebut bisa efektif menekan dampak gelombang PHK karena penerapan PSB. Selain itu, melalui pra kerja pemerintah bisa memiliki data yang lebih akurat mengenai dampak virus corona terhadap kondisi lapangan kerja yang terdampak virus corona.

Pemerintah sendiri menargetkan untuk tahun ini mampu menjaring 5,6 juta penerima Kartu Prakerja.

"Pemerintah kurasi data dalam Kartu Prakerja ini dengan masukan tiap sektor by name dan by address. Tentunya mekanismenya adalah Kartu Prakerja ini pekerja harus aktif, artinya mereka yang dapatkan fasiltias adalah mereka yang daftar dan ini open source, artinya data-data masuk kami cross check dengan data," jelas Airlangga.

Airlangga menjelaskan untuk gelombang pertama yang dibuka Sabtu kemarin ini, pemerintah setidaknya akan merekrut 164.000 peserta.

Pendaftaran program Kartu Pra Kerja gelombang pertama akan dibuka hingga Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB.

"Setelah pukul 16.00 WIB akan dibuka ke gelombang berikutnya. Sehingga untuk pengumuman peserta pendaftaran pertama akan diberitahukan Jumat 17 April 2020," jelas Airlangga.