Kemenkop UKM Data Pelaku Usaha Kecil yang Terdampak Corona

“Untuk dapat menerapkan kebijakan dan fasilitasi pemerintah bagi para pelaku UMKM terdampak COVID-19 secara tepat sasaran, diperlukan data yang akurat,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Rully juga mengatakan, sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak langsung Corona.

Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari program melalui hotline pengaduan KUMKM terdampak yang dibuka sejak 17 Maret 2020 yang lalu.

Kemenkop menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pendataan ini tidak memungut dana karena anggaran untuk eksekusi program-program mitigasi ini sudah cair, sehingga tidak ada keharusan bagi para pelaku untuk membayar kompensasi apapun.

“Kami paham bahwa sudah banyak beredar pendataan di masyarakat, namun e-form ini sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir,” kata Rully.

“Oleh sebab itu sirkulasi e-form ini kami lakukan melalui jejaring perangkat organisasi terkait KUMKM, bukan langsung ke masyarakat,” sambungnya.

E-form Pendataan Koperasi dan UMKM Terdampak Covid-19 ini mulai didistribusikan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Koperasi dan UKM, serta seluruh institusi yang memiliki jejaring dan stakeholder para pelaku KUMKM

Sementara itu Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Fiki Satari mengatakan pihaknya telah melakukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait pasokan dan analisis data

Bahkan pihaknya juga menggandeng kelompok-kelompok masyarakat dan pendamping Koperasi dan UKM, yang memiliki jangkauan dan jejaring hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

"Dalam upaya ini, kami merilis e-form kuesioner untuk dilengkapi oleh para pelaku KUMKM terdampak," katanya.