Salin Artikel

DPR Sarankan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Direvisi karena Disusun Sebelum Corona

Di dalam rapat tersebut, beberapa anggota Baleg DPR mengutarakan pendapatnya mengenai revisi draft RUU Ominibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI sejak awal tahun.

Sebab, RUU tersebut disusun pemerintah sebelum pandemik virus Corona yang berdampak terhadap kondisi perekonomian domestik.

Anggota Baleg dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufik Basari pun mempertanyakan mengenai kemungkinan perubahan draft tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir di dalam rapat kerja tersebut.

"Apakah ada perubahan terhadap draft? Karena ini draft disusun ketika asumsi atau perhitungan ekonomi makro masih dalam keadaan normal, saat ini kita menghadapi covid-19 apakah ada perhitungan baru yang bisa memengaruhi draft yang sudah ada?" ujar Taufik.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Baleg yang sekaligus mewakili fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Dia pun memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menarik atau memerbaiki draft RUU Omibus Law yang telah diserahkan kepada DPR.

"Bahwa draft ini kalau tidak salah dibuat sebelum covid-19 sehingga dalam proses menyerap aspirasi publik. Kiranya kita memberi kesempatan kepada pemerintah jika mau menarik draft atau memerbaiki draft yang ada," ujar dia.

Adapun dari fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan bahkan meminta pembahasan RUU Cipta Kerja untuk ditunda. Pasalnya saat ini, di dalam negeri tengah berada di dalam kondisi darurat penanganan pandemi virus corona.

Menurut dia sebaiknya pemerintah dan DPR lebih fokus dalam mempercepat proses penanganan virus corona.

"Oleh karena itu kita mendapat banyak masukan masyarakat, sebaiknya pembahasan kita tunda dulu. Sama dengan pandangan yang lalu bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja belum waktunya. Kita minta perhatian pemerintah ke penanganan masalah di lapangan," ujar dia.

Adapun Menko Airlangga mengatakan, menurut dia pemerintah telah melakukan aksi cepat dalam penanganan pandemi yang telah menjadi bencana nasional di Indonesia.

Dia pun optimistis pertumbuhan ekonomi domestik bisa kembali membaik di tahun 2021 mendatang.

"Sesuai Surpres Presiden 7 februari 2020 maka materi yang disampaikan ke pimpinan DPR adalah tetap. Tentu pembahasan yang bersifat dinamis, akan kami apresiasi usulan partai-partai yang akan membuka rapat dengar pendapat umum dengan publik seluas-luasnya," ujar dia.

https://money.kompas.com/read/2020/04/14/204000726/dpr-sarankan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-direvisi-karena-disusun-sebelum

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.