Salin Artikel

Pagebluk Corona, THR Presiden hingga Anggota DPR Tak Cair

Namun demikian, hal itu tidak berlaku untuk ASN dengan jabatan setara dengan eselon I dan II. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah mengalokasian anggaran untuk penanganan wabah virus corona (covid-19).

Saat ini, aturan mengenai pencairan THR tersebut masih diproses dan menunggu diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut nantinya berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Sekarang ini dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan esleon I serta eselon II tidak dibayarkan," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers melalui video conference usai rapat dengan Presiden Jokowi, Selasa (14/4/2020).

Tak hanya itu, pejabat negara pun juga dipastikan tidak mendapatkan THR-nya tahun ini.

Menurut Sri Mulyani, THR presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, hingga pejabat daerah tahun ini tidak akan dicairkan.

Namun demikian, ia memastikan pencairan THR bagi ASN, TNI, dan Polri eselon III ke bawah.

Meski, yang didapat tidak sama seperti tahun sebelumnya. THR tahun ini hanya berupa gaji pokok ditambah tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak. Namun, tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).

Bendahara Negara itu mengatakan, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan mendapatkan THR seperti yang telah direncanakan.

"Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukin. Pensiun juga teteap sesuai tahun lalu karena mereka kelompok yang mungkin tertekan juga," jelas dia.


Tukin PNS Daerah Dipangkas

Sri Mulyani pun mengatakan, setiap daerah perlu untuk menyesuaikan beberapa belanja yang kurang prioritas seperti anggaran belanja untuk tunjangan kinerja dan belanja pegawai.

Untuk tunjangan kinerja (tukin) misalnya, menurut dia dalam situasi saat ini pemerintah daerah diharapkan bisa menurunkan besaran tukin setidaknya sama dengan besaran pemerintah pusat.

Sebab, dalam kondisi saat ini, tak hanya anggaran penerimaan pemerintah pusat saja yang berada dalam kondisi tertekan, penerimaan asli daerah (PAD) juga mengalami kondisi yang sama.

"Sekarang dalam situasi ini kami harap untuk bisa turunkan paling tidak sama dengan pusat. Karena itu memang salah satu pos yang memang bisa dihemat tanpa membuat ASN daerah mengalami dampak yang sangat negatif. Karena tukin pusat juga sudah cukup baik," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah pusat telah memangkas anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 94 triliun.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat edaran bersama yang diterbitkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penurunan transfer ke daerah tersebut sebagai bentuk penyesuaian lantaran penerimaan negara yang mengalami tekanan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Ini karena memang kami melakukan apa yang disebut tadi, adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak kita. Jadi dalam hal ini, TKDD 2020 kami proyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Bendahara Negara itu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah Sebab, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni.

"Seperti tadi disebut ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil. tentu kita akan adjust pemotongan berdasarkan kapasitas masing-masing," jelas Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2020/04/15/093000826/pagebluk-corona-thr-presiden-hingga-anggota-dpr-tak-cair

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Whats New
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Whats New
Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Whats New
Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Whats New
GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

Whats New
IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

Whats New
Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

BrandzView
PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

Whats New
Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

Whats New
Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Whats New
Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Whats New
 Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.