Pemerintah Coret 10 Proyek Strategis Nasional, Kenapa?

Sebanyak 10 proyek harus dihapus dari daftar proyek strategis nasional karena Pemerintah menganggap proyek itu tidak akan tuntas pembangunannya hingga 2024 mendatang.

Menko Perekonomian mengatakan, hingga 31 Desember 2019 sebanyak 88 persen PSN telah melewati tahap persiapan. Termasuk di dalamnya terkait program ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) dan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi.

"Sementara 12 persen masih dalam tahap penyiapan, termasuk di dalamnya adalah program industri pesawat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis.

Saat ini, lanjut Airlangga, sudah ada 232 usulan proyek baru. 84 usulan proyek berasal dari 5 Kementerian, 123 usulan proyek berasal dari 13 Pemerintah Daerah, 17 usulan proyek berasal dari 4 BUMN/BUMND, dan 8 usulan proyek berasal dari swasta.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah berkoordinasi kepada Airlangga terkait proyek-proyek strategis yang akan tetap didanai APBN.

“Saya telah berdiskusi dengan Menko Ekonomi, kita mau coba melihat proyek mana saja yang bisa didanai oleh sektor swasta, jadi tidak hanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.

Luhut berharap dengan adanya status PSN, proyek-proyek investasi swasta yang selama ini mengalami kendala dapat segera diselesaikan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa.

“Saya berharap kita bisa lebih cepat walaupun dalam situasi yang seperti ini," kata dia.