Peternak Adukan Harga Daging Ayam dan Telur Anjlok ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat virtual dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Pertemuan tersebut antara lain membahas mengenai kondisi peternak ayam di tengah harga yang anjlok sebagai imbas pagebluk virus corona (Covid-19).

Sebelumnya, komunitas peternak unggas yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) mengeluhkan harga ayam dan telur yang terus turun selama masa pandemi virus corona.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada ari Jumat tanggal 3 April yang lalu, Komisi IV melakukan audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia terkait permasalahan tata niaga perunggasan dan industri perunggasan yang lain yang selama beberapa bulan terakhir alami kerugian produksi," jelas Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat dengar pendapat virtual, Kamis (16/4/2020).

Oleh sebab itu, imbuh Sudin, kondisi peternak unggas yang merugi harus dicari solusinya bersama-sama dengan pemerintah.

"Ini harus bersama-sama mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu saja tidak pada komunitas perunggasan, namun komunitas pertanian dan produksi pandemik Covid-19," katanya.

Diketahui, harga ayam di tingkat peternak yang dilepas ditawarkan sebesar Rp 13.000 hingga Rp 14.500 per kilogram (kg). Sementara, harga pokok produksi (HPP) 1 kg ayam mencapai Rp 17.000-Rp 18.000 per kg.

Selain itu, peternak ayam dan telur skala kecil juga kalah bersaing dengan para korporasi bermodal finansial besar dan kemudahan regulasi sehingga mampu melakukan penetrasi dan mendikte harga di pasar.

Keluhan Pinsar lainnya adalah terkait mahalnya harga pakan jagung. Harga jagung lokal mencapai Rp 4.300 per kg, sedangkan harga jagung impor Rp 3.300-Rp 3.700 per kg.

Bahkan, ada peternak yang membeli pakan dengan harga Rp 5.200 per kg.

Sudin menyebut, Pinsar juga mendesak agar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH) Ketut Diarmita diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

"Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia mengusulkan, mereka meminta memberhentikan Dirjen PKH karena dianggap tidak mampu bekerja dengan baik," ujar dia.

Menurut Sudin, alasan Pinsar mengusulkan pemberhentian Dirjen PKH Kementan karena dianggap tidak mampu berkoordinasi dengan baik kepada peternak unggas.

"Tidak ada koordinasi yang baik antara dirjen, direktur, dan yang dianggap staf ahlinya," ucapnya.