Produsen Alat Kesehatan Buka-bukaan Soal Banyaknya Mafia yang Disinggung Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan, kalau saat ini mayoritas bahan baku untuk obat-obatan (bahan baku farmasi) dan alat kesehatan (alkes) yang beredar di Indonesia masih impor.

Mantan Presiden Inter Milan ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tata niaga alat kesehatan dan farmasi didominasi trader yang disebutnya sebagai mafia karena hanya berorientasi pada untung.

Para trader, kata Erick, lebih suka mengimpor alat kesehatan maupun bahan baku obat-obatan ketimbang berusaha memproduksinya di dalam negeri.

“Mohon maaf kalau saya bicara ini, sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini, 90 persen bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri,” ujar Erick usai meninjau RS Pertamina Jaya, Kamis (16/4/2020).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Ahyahudin Sodri, mengungkapkan banyaknya produk impor alat kesehatan disebabkan beberapa faktor.

"Tata niaga Alkes juga dicirikan oleh standar keamanan pasien yang tinggi dan bukan produk masal. Beberapa produk alkes hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh pasar," kata Ahyahudin kepada Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Menurut dia, tata niaga bisnis alat kesehatan di seluruh dunia diatur dengan ketat oleh regulasi, The Conformitè Europëenne (CE) di Eropa, The Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat.

"Begitu pula di negara China, Jepang dan Australia. Indonesia harus mengatur lebih ketat arus barang impor dengan regulasi (misalnya penerapan SNI dan uji produk impor)," terang Ahyahudin.

Akan tetapi, lanjut dia, membatasi produk impor tanpa mempersiapkan kemampuan industri dalam negeri akan menjadi langkah yang tidak tepat untuk menjaga ketersediaan barang.

Apalagi, alat kesehatan sangat penting keberadaannya bagi fasilitas kesehatan dan menyangkut nyawa jutaan orang di Indonesia.

"Kalau keliru (mengambil kebijakan) akan menggangu pelayanan rumah sakit dan pasien," ungkap Ahyahudin.

Alasan banyak alkes impor

Dikatakan Ahyahudin, produsen alat kesehatan dalam negeri sebenarnya terus berupaya mengurangi ketergantungan pada barang impor. Kendati demikian, pihaknya juga mendorong pemerintah mengambil sejumlah kebijakan yang bisa menjadi stimulus bagi industri alkes dalam negeri.

"Aspaki sudah merintis industri alkes nasional sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Selain kendala bahan baku di atas, akses pasar juga menjadi hambatan yang sudah menahun. Produk impor sudah digunakan sejak awal kemerdekaan," ujar Ahayhudin.

"Merek-merek impor sudah sangat kuat melekat di kalangan pengguna. Pemerintah dapat mendorong penggunaan wajib alat kesehatan nasional, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Korea, China dan India. Jika penyerapan pasar meningkat, maka akan mendorong tumbuhnya industri alkes dan bahan baku alkes," tambah dia.

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Erick Thohir menyinggung, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut. Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.

“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” kata Erick.

Atas dasar itu, Erick mengajak semua pihak mempunyai komitmen untuk mengubah hal tersebut.

“Kalau kita enggak gotong royong, kita tidak bangun bangsa kita dengan diri sendiri, emang bangsa lain peduli? Kita yang harus peduli antara bangsa kita. Jangan semuanya ujung-ujungnya duit terus. Akhirnya kita terjebak short term policy. Didominasi oleh mafia-mafia, trader-trader itu,” ucap dia.

Erick pun mengakui, membangun industri nasional tak semudah membalikan telapak tangan. Namun, dia yakin bahwa jika dilakukan secara gotong royong, hal tersebut bisa dilakukan.

“Kalau hari ini (bisa produksi bahan baku obat) 10 persen, tahun depan 30 persen, tahun depannya lagi 50 persen. Kita juga tidak anti-impor. Memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan, tapi yang kita bisa lakukan, harus bisa,” ujarnya.

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena)