Imbas Corona, Ini Proyek-proyek Infrastruktur yang Ditunda Pemerintah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penundaan tersebut sejalan dengan realokasi anggaran yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

Basuki menjelaskan, dari total anggaran 2020 sebesar Rp 120 triliun, Kementerian PUPR melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 44,58 triliun.

"Dengan demikian pagu anggaran dari semula Rp 120 triliun, sekarang yang harus kita belanjakan Rp 75,63 triliun," ujarnya dalam rapat kerja virtual Komisi V DPR RI, Selasa (21/4/2020).

Lebih lanjut, Basuki menyebutkan realokasi anggaran bersumber dari penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda pada tahun depan.

Selanjutnya, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak sehingga pelaksanaannya lebih diperpanjang, dan mengubah paket tahun tunggal pada 2020 menjadi paket tahun jamak.

Adapun paket kontraktual yang ditunda pelaksanaanya adalah rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Baro Raya di Kabupaten Pidie, penggantian jembatan Sp. Cokroaminoto - Sp. Tohpati di Denpasar, dan penataan kawasan waterfront Kota Pariaman di Sumatera Barat.

"Ini bukan dibatalkan tapi ditunda dan pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda ke tahun depan," kata Basuki.

Beberapa proyek yang akan ditunda penyelesaiannya tahun ini adalah pembangunan Bendungan Way Sekampung di Lampung, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan di Jawa Barat, Penbangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jawa Tengah, dan optimalisasi jaringan pipa air limbah kota di Medan Sumatera Utara.

Basuki menambahkan, pihaknya juga merubah paket-paket proyek single years tahun 2020 menjadi paket tahun jamak.

"Yang harusnya tahun 2020 kita jadikan tahun 2021 seperti Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciujung di Banten, Pengembangan PLBN Long Nawan di Kaltara," ucap Basuki.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada 2020.