Pendiri Ruangguru Beberkan Aliran Dana Rp 5,6 Triliun Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Ruangguru di program pelatihan Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik. Polemik Ruangguru tersebut akhirnya mendorong CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Tak cuma mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura. Karena perusahaan asing, Ruangguru dinilai tak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut.

Selain Ruangguru lewat platform Skill Academy, ada tujuh perusahaan lain yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi penyelenggara program Kartu Prakerja untuk tahun ini, yaitu Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.

Co-Founder dan Chief Product Officer (CPO) Ruangguru, Iman Usman, ikut buka suara terkait keterlibatan PT Ruang Raya Indonesia di Kartu Pekerja. Pria asal Padang ini bicara panjang lebar soal aliran kucuran dana untuk perusahaan-perusahaan mitra pemerintah di Kartu Prakerja.

"Apakah Ruangguru dapat kucuran Rp 5,6 triliun dari program Prakerja? Saya enggak ngerti kenapa bisa muncul kesimpulan semacam ini," tegas Iman dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (25/4/2020).

"Tidak ada satu pun dari platform mitra resmi Prakerja (termasuk Skill Academy) yang mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah," kata dia lagi.

Iman menjelaskan, skema aliran dana dari Kartu Prakerja sepenuhnya tergantung dari peserta yang dinyatakan lolos dan berhak menerima bantuan uang untuk pelatihan dan insenti, bukan ditentukan oleh pemerintah maupun perusahaan mitra pelatihan.

"Loh? Kok begitu? Ingat, skema Kartu Prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Kredit pelatihan ini bisa digunakan penuh (sesuai nilai maksimal), juga bisa tidak," ungkap pendiri Ruangguru ini.

Artinya, lanjut Iman, jika digunakan pun, peserta harus memilih kelas dari ratusan lembaga pelatihan (saat ini ada lebih dari 192 lembaga pelatihan) yang menawarkan ribuan kelas bersama tujuhu platform lainnya.

"Skill Academy hanyalah salah satu dari ratusan lembaga ini. Bahkan, menurut pemerintah, jumlahnya juga akan bertambah terus. Karena ini baru permulaan. Salah banget kalau ada narasi yang bilang ini duitnya lari ke kantong Ruangguru," ujar Iman.

"Yang akhirnya menentukan berapa anggaran yang dikeluarkan, mau digunakan untuk kelas apa, di platform mana, itu adalah enggak penuh peserta Kartu Prakerja. Bukan pemerintah yang mengatur," ungkap dia.

Dituturkan Iman, pemilihan jenis pelatihan dan penyedia pelatihan sepenuhnya mutlak di tangan peserta yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan pelatihan.

"Kalau enggak suka dengan suatu produk bisa saja enggak pakai produknya, dan lembaga platfom tersebut tidak mendapatkan apa-apa," kata Iman.

Klarifikasi pemerintah

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan bahwa pemilihan perusahaan penyelenggara pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap menyediakan pelatihan.

"Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun, kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal," jelas Panji dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (22/4/2020).

Diungkapkan Panji, saat nota kesepahaman tanggal 20 Maret lalu, delapan mitra tersebut sudah menyatakan kesanggupan untuk menjadi penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja.

"Sampai sekarang kami masih terbuka mengembangkan kerja sama bagi platform yang sanggup. Delapan yang ada terus dievaluasi berbasis pelayanan peserta dan kewajiban sesuai Permenko. Saat itu diskusi dipimpin oleh Kemenko dan KSP. Manajemen Pelaksana baru dibentuk Maret 17," ujar dia.

Menurut Panji, pemerintah terbuka bagi perusahaan lain yang memiliki kompetensi sebagai penyelenggara pelatihan untuk program Kartu Prakerja.

"Jika ada platform digital yang ingin berkerja sama, kami terbuka untuk eksplorasi. Sudah ada 3 yang sedang penjajakan. Pengembangan kemitraan masih berlangsung sampai dengan sekarang, karena kami akan menambah platform digital ke depannya," tutur dia.

"Berdasarkan Perpres 36/2020 desain distribusi program ini memang dengan jalur digital. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemnaker) dan Pijar (Telkom) yang plat merah," kata dia lagi.

Dalam program Kartu Prakerja 2020, pemerintah memberikan biaya sebesar Rp 3.550.000 untuk membayar biaya pelatihan (kursus) dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet).

Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta. Sementara untuk insentif, terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2.400.000).

Lalu, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Jika telah menerima dana tersebut di rekeningnya, maka peserta Kartu Pekerja bisa memilih pelatihan atau kursus yang disediakan secara online. Ada delapan mitra yang ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pelatihan Kartu Pekerja di Prakerja.go.id.