Indef: Kartu Prakerja Bukan Tidak Dibutuhkan, Tapi Momentumnya Tidak Pas

Hasil riset Indef menunjukkan, Kartu Prakerja merupakan 1 dari 6 kebijakan penanganan Covid-19 yang mendapat respons negatif dari masyarakat.

Dari 38.260 perbicangan di linimasa Twitter selama 27 Maret 2020 hingga 5 April 2020, 81 persen masyarakat merespons negatif. Kartu Prakerja disebut boros anggaran dan adanya konflik kepentingan.

"Kita tahu jumlah PHK meningkat. Adanya Kartu Prakerja bukan tidak dibutuhkan, tapi momentumnya tidak pas sama sekali," kata Eko dalam konferensi video di Jakarta, Minggu (26/4/2020).

Eko menilai, hadirnya Kartu Prakerja di masa pandemi seolah dipaksakan pemerintah untuk memberdayakan pekerja terdampak PHK. Padahal pekerja PHK saat ini lebih membutuhkan dana riil sebagai bantuan sosial, bukan untuk pelatihan.

Terlebih, pelatihan online yang terdapat dalam Kartu Prakerja terkesan "nyeleneh". Mulai dari pelatihan mengetik Microsoft Word Rp 500.000 hingga pelatihan ojek online yang dibanderol Rp 1 juta.

"Isinya kelas online, konflik kepentingan, masyarakat banyak tidak setuju. Waktunya tidak tepat hanya karena sudah diprogramkan jadi dipaksakan," ungkap Eko.

Untuk memperbaiki penanganan Covid dan sentimen publik, Eko menilai dana Kartu Prakerja hendaknya bisa direalokasi untuk sektor lain selama pandemi masih menekan pendapatan rakyat.

Implementasi maupun penyaluran bantuan sosial pun mesti cepat dan tepat sasaran. Penyaluran bansos yang cepat akan mempercepat pemulihan terhadap ekonomi yang semakin terjerembab.

"Saran saya untuk memperbaiki, ini perlu penguatan konsep implementasinya. Bagaimana caranya kebijakan bisa sampai ke masyarakat. Isu-isu itu harus ditekankan oleh presiden dan kementerian agar penanganan Covid-19 menimbulkan optimisme," tandas Eko.