Cegah Gejolak Pangan Akibat Pandemi, Mentan Minta Warga Jangan Panic Buying

KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan selama pandemi Covid-19.

Adapun untuk pedagang, Mentan Syahrul mengimbau mereka agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dan keruh.

"Insya Allah kalau masyarakat tidak panik dan tidak ada pedagang yang memainkan situasi ini, maka kebutuhan kita benar-benar aman," kata Syahrul.

Menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Syahrul mengatakan, hingga saat ini  semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan mencukupi. Pemerintah pun pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada.

“Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman," tegas Syahrul.

Mentan kelahiran Makasar ini mengatakan, semua kementrian juga diminta oleh Bapak Presiden bekerja sama menutup defisit melalui perbaikan alur distribusi bahan pangan.

“Artinya kami tidak melakukan penguncian, tidak ada isolasi, dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan," kata Syahrul di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Menurut Syahrul, kerja sama antar kementerian terkait distribusi ini dilakukan dengan menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksinya.

"Yang terpenting adalah distribusi kita berjalan dengan lancar. Identifikasi wilayahnya kita punya pemetaannya,” ujar Syahrul.

Pemerintah pun akan melakukan perbaikan distribusi melalui kerja sama dari Kementan, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan.

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali.

Adapun kebutuhan pokok yang dipantau diantaranya beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.

Meski demikian, Syahrul membenarkan apa yang disampaikan Presiden terkait adanya beberapa provinsi yang mengalami defisit stok walau sudah diintervensi.

"Namun setelah kita intervensi, artinya komoditas komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit,” kata Syahrul.

Syahrul mengatakan, sedikitnya terdapat 28 provinsi yang saat ini dalam kendali dan dua diantaranya perlu mendapat perhatian lebih yaitu Kalimantan Utara dan Maluku.

Lebih lanjut, Syahrul memaparkan, berdasarkan catatan Kementan sampai dengan bulan April sedikitnya terdapat lima provinsi yang mengalami defisit produksi.

Wilayah yang mengalami defisit produksi tersebut yakni Kalimantan Tengah, Provinsi Bali dan Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Riau.