Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Soal Kartu Prakerja, Sri Mulyani: Kita Enggak Boleh "Give Up" dengan Sistem Pelatihannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menjelaskan, desain Kartu Prakerja yang sebelumnya telah dibentuk murni untuk pelatihan telah digeser fungsinya menjadi bansos.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pemerintah melalui Program Kartu Prakerja memberi BLT sebesar Rp 600.000 per bulan untuk empat bulan. Besaran tersebut sama seperti program bansos lain yang juga digelontorkan pemerintah.

"Kemudian yang dipersoalkan, perlukan Rp 1 juta? Kemarin sudah direview, apakah itu justified, karena yang dipermasalahkan apakah memang kursusnya harganya segitu?" ujar Sri Mulyani melalui instagram live bersama dengan Reza Rahadian, Jumat (1/5/2020).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan terus mengevaluasi program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo itu.

Namun demikian, dia meyakini dana bantuan untuk pelatihan Rp 1 juta tersebut harus dipertahankan lantaran desain program Kartu Prakerja menurutnya sudah baik.

Program tersebut dibuat untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan kerja dengan berbagai pelatihan yang ada.

"Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun karena outbreak, maka didivide, ada bantalan sosial yang diberikan cash.  Namun kita enggak boleh give up dengan sistem pelatihannya," ujar dia.


Perempuan yang akrab disapa Ani itu pun menyambut baik setiap kritik publik terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Pasalnya, setiap masukan tersebut akan selalu dibahas dan ditindaklanjuti agar pelaksanaan program kian baik ke depan.

"Kritik-kritik ini bagus, pemerintah jadi tahu kelemahannya di sini, bolongnya di sini dan pemerintah bukan seperti makhluk yang masukan tidak di dengar. Kritik sosial seperti ini akan masuk terus," ujar dia.

https://money.kompas.com/read/2020/05/01/183200726/soal-kartu-prakerja-sri-mulyani--kita-enggak-boleh-give-up-dengan-sistem

Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke