Pastikan Kebutuhan Pokok Aman, Kementan Perbaiki Alur Distribusi

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) sedang memperbaiki alur distribusi kebutuhan pokok.

Perbaikan itu dilakukan dengan melakukan kerja sama antarkementerian dan lembaga lain seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Ini perintah Bapak Presiden supaya semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak mengunci dan membuat rintangan terhadap distribusi pangan,” ujar Mentan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2020).

Meski demikian, ia memastikan bahwa sebelas kebutuhan bahan pokok nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

Kesebelas bahan pokok itu di antaranya adalah beras, daging, minyak, telur, bawang, cabai, dan Gula.

Syahrul melanjutkan, saat ini tidak ada kesulitan atau persoalan mengenai sembako karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada dengan tepat.

"Insyaallah kalau masyarakat tidak panik dan tidak ada pedagang yang memainkan situasi ini, maka kebutuhan kita semua benar-benar aman," ujar dia SYL.

Optimis dengan kinerja pemerintah

Sementara itu, Pengamat Politik dan Ketahanan Pangan Indonesia Tjipta Lesmana mengaku optimistis dengan kerja keras para petani dan pemerintah.

Menurut Tjipta, optimisme itu didukung oleh kolaborasi semua pihak dalam memproduksi pangan guna memenuhi ketersediaan bahan pokok selama darurat pandemi, Bulan Ramadhan, hingga lebaran.

"Saya percaya kebutuhan bahan pokok untuk rakyat saat ini lebih dari cukup. Beras, daging, telur, dan lain-lain sudah disiapkan Kementan sejak lama,” kata dia.

Terkait perbaikan distribusi, Tjipta setuju dengan rencana tersebut yang nantinya akan mengutamakan mereka yang berada digaris kemiskinan.

“Masalah perut tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak pada kekacauan sosial secara besar,” imbuh dia.

Hal itu, sambung Tjipta, karena insting untuk mempertahankan hidup adalah yang terkuat dalam diri setiap manusia.

Untuk itu, perlu dilakukan pendatatan secara detail dan terperinci hingga level desa paling ujung.

Tjipta ingin agar persoalan itu wajib dihitung keseluruhan agar rekap setiap wilayah bisa dimiliki pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat segera dilakukan pendistribusian.

"Jika pandemi berkepanjangan, apalagi sampai Juli dan September mendatang, kecukupan pangan menjadi tantangan terberat bagi pemerintah,” ujar dia.

Menurut Pengamat Politik dan Ketahanan Pangan Indonesia itu, pemeritahan harus sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Sekali lagi, saya mendukung kerja kerasnya, terutama dalam penyediaan dan pendistribusian kebutuhan bahan pokok secara merata," ujar Tjipta.